BERITA PANGANDARAN – Upaya pengungkapan dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik penggunaan tiket palsu di kawasan wisata Pangandaran mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem tiket masuk yang dinilai masih memiliki banyak celah. Menurutnya, pengelolaan pariwisata harus dilakukan dengan pengawasan intensif dan berkelanjutan.
“Kalau oknum, di mana-mana juga ada. Karena itu, pola pengawasan internal harus benar-benar ketat dan intens,” kata Asep, Jumat 1 agustus 2025.
Asep menambahkan, Inspektorat Pangandaran dapat dilibatkan untuk melakukan pengawasan teknis. Sehingga setiap indikasi penyimpangan bisa segera ditindaklanjuti. Selain itu, Pemkab diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Pemkab Pangandaran harus berbenah. Sistem digitalisasi perlu diimplementasikan secara optimal. Sistem monitoring juga harus diperkuat untuk mencegah pungli dan praktik curang lainnya,” ujarnya.
Asep pun menyoroti kelemahan pada sistem tiket yang belum sepenuhnya digital. Salah satunya, petugas kerap tidak melakukan pengecekan barcode saat pengunjung masuk. Kondisi ini dinilai membuka peluang tiket palsu untuk lolos.
“Seringkali barcode tidak dicek, sehingga tiket palsu bisa saja masuk. Sistem tiket harus dikaji ulang agar lebih tertib administrasi, lebih menguntungkan daerah dan tentunya lebih termonitor,” tuturnya.
Lebih lanjut, Asep mencurigai adanya keterlibatan pihak internal dalam praktik pungli tersebut. Ia menduga ada orang dalam yang bermain secara terstruktur.
DPRD Pangandaran menyatakan akan terus mengawal pengembangan kasus ini dan mendukung penuh aparat penegak hukum yang tengah melakukan penyelidikan.
“Saya apresiasi langkah tim yang sudah mulai mengungkap persoalan ini. Semoga pengusutan terus berlanjut dan bisa dibenahi sampai ke akarnya,” ucapnya.
