BERITA PANGANDARAN – Kabupaten Pangandaran tengah menghadapi tantangan baru setelah adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp144 miliar.
Meski kabar ini cukup mengejutkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran Asep Noordin menilai situasi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong kemandirian keuangan daerah.
Menurutnya, penurunan TKD seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hambatan, tetapi juga sebagai peluang bagi pemerintah daerah untuk berbenah dalam pengelolaan anggaran.
“Ini saatnya pemerintah daerah lebih efisien dan produktif dalam menggunakan anggaran, agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat,” kata Asep, Senin 20 Oktober 2025.
Asep menerangkan, selama ini banyak daerah di Indonesia yang masih bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat.
Karena itu, pihaknya mendorong agar Pemkab fokus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan langkah-langkah konkret. Seperti efisiensi belanja dan peningkatan sektor-sektor produktif.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah pariwisata. Pangandaran, dengan keindahan pantai dan alamnya, disebut Asep sebagai aset utama untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Pemerintah harus menggali potensi wisata secara maksimal dan memperbanyak event menarik agar wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, tertarik datang ke Pangandaran,” terangnya.
Sebagai langkah strategis, Asep menekankan pentingnya pembentukan Badan Promosi Pariwisata yang profesional. Ia menjelaskan bahwa regulasi pembentukan badan tersebut sudah tersedia dan perlu segera diimplementasikan.
“Badan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata daerah. Sehingga Pangandaran dapat menjadi destinasi unggulan di tingkat nasional,” ucapnya.
