PANGANDARAN, CEKBER.com – Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengaku kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran. Pasalnya, berbagai saran, masukan, dan gagasan yang disampaikan DPRD dinilai belum mendapat tindak lanjut yang memadai dari pihak eksekutif.
Asep mengatakan, DPRD telah berulang kali menyampaikan pandangan dan ide kepada pemerintah daerah. Namun, minimnya realisasi atas berbagai masukan tersebut membuat pihaknya merasa kesal.
“Dari dulu saya sering menyampaikan saran, masukan, ide dan gagasan. Tapi lama-lama kami kesal juga karena saran, pendapat, ide dan gagasan ini dilaksanakannya di bawah 99 persen,” ujar Asep kepada wartawan di Gedung DPRD Pangandaran, Senin 5 Oktober 2026.
Ia mencontohkan persiapan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, DPRD tidak dilibatkan dalam musyawarah maupun pembahasan terkait persiapan kegiatan tersebut.
Asep mengakui penyelenggaraan Milangkala merupakan kewenangan pemerintah daerah, khususnya kepala daerah. Meski demikian, ia menilai DPRD perlu menyampaikan sikap ketika pelaksanaan kegiatan tersebut memunculkan persoalan dan polemik di tengah masyarakat.
“Dari dulu juga kita tidak dilibatkan. Tapi kami juga sadar itu kewenangannya. Dulu tidak pernah ada ribut-ribut atau ramai tentang Milangkala,” katanya.
Ia menegaskan, keterlibatan DPRD dalam menyikapi persoalan Milangkala tahun ini bukan bertujuan mencampuri kewenangan eksekutif.
Menurutnya, DPRD menjalankan fungsi sebagai lembaga legislatif yang perlu merespons aspirasi masyarakat serta persoalan yang berkembang di daerah.
“DPRD Kabupaten Pangandaran hadir karena ada persoalan yang ramai di kalangan masyarakat,” ucapnya.
Asep berharap, komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan lebih baik, sehingga berbagai masukan DPRD bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan