PANGANDARAN, CEKBER.com – Wacana pengambilalihan pembangunan infrastruktur jembatan di Desa Margacinta, Kabupaten Pangandaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memicu perhatian publik. Pemprov mengklaim penanganan akses penyeberangan tersebut akan dialihkan ke tingkat provinsi dan baru masuk dalam penganggaran APBD tahun 2027.

​Langkah ini diambil dengan dalih keterbatasan kapasitas fiskal serta defisit anggaran yang dialami Pemkab Pangandaran. Namun, penundaan eksekusi hingga 2027 dinilai berpotensi memperpanjang ketidakpastian aksesibilitas warga lokal yang bergantung pada infrastruktur tersebut.

​Alasan Fiskal dan Bayang-Bayang Defisit Daerah

Lihat Juga:
Privatisasi Pantai Madasari Pangandaran, KKP Usut Terbitnya SHM Perorangan di Tanah Harim

​Sebelumnya, kondisi jembatan gantung di Desa Margacinta menuai polemik lantaran dinilai membahayakan dan tak memadai untuk aktivitas ekonomi warga. Pemkab Pangandaran mengaku tidak mampu menanggung biaya pembangunan jembatan secara mandiri akibat tekanan fiskal daerah.

​Pengambilalihan kewenangan oleh Pemprov Jabar digadang-gadang sebagai solusi atas keterbatasan anggaran kabupaten. Kendati demikian, publik mempertanyakan kelambatan langkah responsif pemerintah daerah dalam menangani fasilitas publik primer yang berdampak langsung pada keselamatan warga.

​Janji Jembatan Permanen di APBD 2027

​Pemprov Jabar berjanji akan membangun jembatan permanen yang dapat dilintasi kendaraan roda empat. Fasilitas baru ini ditargetkan mendukung mobilitas komoditas sektor unggulan, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan kelautan.

Lihat Juga:
Pasca Insiden Sling Jembatan Gantung Patah, Bupati Pangandaran Dorong Pembangunan Jembatan Permanen

​Meski demikian, tenggat waktu penganggaran pada APBD 2027 dinilai cukup lama. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa masa tunggu selama beberapa tahun anggaran riskan memicu kendala arus distribusi hasil bumi dan menahan laju pertumbuhan ekonomi perdesaan.

​Menagih Transparansi dan Skala Prioritas

​Ketergantungan daerah pada anggaran provinsi menegaskan masih lemahnya kemandirian fiskal di tingkat kabupaten. Di sisi lain, komitmen Pemprov Jabar dalam mengawal alokasi APBD 2027 agar tidak tergeser oleh proyek prioritas lain menjadi ujian nyata bagi akuntabilitas tata kelola infrastruktur di Jawa Barat.

​Warga Margacinta kini menanti kepastian agar wacana pembangunan jembatan permanen tersebut tidak sekadar menjadi janji politik di atas kertas, melainkan terealisasi tepat waktu demi keselamatan dan kelancaran ekonomi warga.