GAGASAN – Aroma pisang goreng yang baru diangkat dari wajan mendadak kalah gurih dengan obrolan hangat di sudut warung kopi pojokan Alun-alun Parigi, kemarin pagi. Sambil menyeruput kopi hitam yang pekat—sepekat urusan domestik menjelang akhir bulan—sejumlah jurnalis tampak asyik membedah teka-teki yang sedang menggelayuti langit birokrasi Kabupaten Pangandaran: siapa yang akan menduduki kursi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif?
Kursi nomor satu bagi aparatur sipil negara (ASN) di ujung selatan Jawa Barat ini tampaknya tak lama lagi akan segera bertuan. Namun, siapa pun yang nantinya dipilih oleh Bupati Hj. Citra Pitriyami, ia tidak sedang diundang untuk sekadar duduk manis menikmati fasilitas negara, apalagi memesan kopi gratisan di kantor. Beban yang dipikulnya teramat pekat. Pangandaran hari ini bukan lagi daerah otonom baru yang sedang meraba-raba potensi di balik kabut pantai; ia telah bersulih rupa menjadi episentrum pariwisata Jawa Barat yang menuntut tata kelola pemerintahan yang super-efisien dan adaptif.
Di sinilah peran Sekda definitif menjadi krusial. Posisi ini bukan sekadar jabatan administratif formalitas atau hadiah senioritas, melainkan posisi “dirigen” yang harus mampu memimpin simfoni birokrasi agar tidak fals saat menerjemahkan visi kepala daerah. Jika sang dirigen salah mengayunkan tongkat, bisa dipastikan simfoni birokrasi bakal berubah menjadi konser dangdut koplo yang sumbang.
Sambil berebut pisang goreng yang tinggal dua biji di piring, diskusi para kuli tinta ini akhirnya mengerucut pada tiga kriteria mutlak yang kini menjadi kebutuhan mendasar bagi calon Sekda Pangandaran ke depan:
1. Arsitek Transformasi Digital
Era pelayanan publik yang berbelit-belit mirip alur ular tangga sudah harus masuk kotak sejarah. Pangandaran membutuhkan sosok Sekda yang tidak gagap teknologi. Pemimpin birokrasi masa kini harus paham betul bagaimana mengintegrasikan data, memangkas birokrasi lewat sistem digital (smart governance), dan mewujudkan efisiensi anggaran berbasis teknologi. Pemimpin yang melek digital akan mampu membawa Pangandaran berlari lebih kencang, bukan malah jalan di tempat karena sibuk mencari sinyal.
2. Rekam Jejak yang Bersih (Clean Track Record)
Di era ketika publik dengan mudah menelusuri jejak digital, integritas adalah harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan di bawah meja. Pangandaran membutuhkan figur yang benar-benar clear dari persoalan hukum atau potensi masalah di masa lalu. Sekda yang bersih bukan hanya memberikan kenyamanan bagi Bupati dalam mendelegasikan tugas, melainkan juga memunculkan kepercayaan tinggi (public trust) dari masyarakat. Daerah wisata ini butuh stabilitas untuk terus tumbuh, bukan kegaduhan yang dipicu oleh persoalan warisan masa lalu.
3. Komunikasi Publik yang Adaptif
Seorang Sekda adalah jembatan komunikasi utama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan media. Di era keterbukaan informasi, sosok yang kaku, elitis, dan anti-kritik hanya akan menjadi beban yang memperlambat dinamika daerah. Pangandaran butuh Sekda yang komunikatif, mampu menjelaskan kebijakan rumit dengan bahasa yang lugas, serta menempatkan media sebagai mitra strategis representasi suara publik—bukan malah dianggap sebagai rombongan pengganggu ketertiban.
Pemilihan Sekda definitif ini adalah momentum emas bagi Bupati Hj. Citra Pitriyami. Jika pilihan dijatuhkan pada figur yang ideal—sosok yang visioner, bersih, dan komunikatif—maka keputusan tersebut dipastikan akan mendapatkan legitimasi penuh dan dukungan kuat dari publik serta media.
Kita tentu berharap proses ini tidak sekadar melahirkan pemimpin birokrasi yang cakap di atas kertas, tetapi juga sosok yang tangguh dan berani mengeksekusi perubahan nyata di lapangan. Pisang goreng sudah habis, kopi pun mulai mendingin, namun publik Pangandaran masih setia menunggu: siapakah sang dirigen yang akan memimpin simfoni perubahan itu?
(Kuli Tinta)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan