PANGANDARAN, CEKBER.com – Di tengah riuhnya aula Supan Sastrawijaya SMPN 1 Pangandaran, Rabu 8 April 2026, narasi-narasi optimistis meluncur dari lisan para pemangku kebijakan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 digelar dengan tajuk mentereng: “Akselerasi Perekonomian Berbasis Wisata”. Namun, di balik jargon akselerasi itu, terselip kegelisahan nyata soal kesiapan infrastruktur yang masih tertatih mengejar ambisi.
Ancaman “Bottleneck” Tol Getaci
Rencana pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) bak pisau bermata dua. Di satu sisi, ia adalah karpet merah bagi wisatawan; di sisi lain, ia berpotensi menjadi bencana lalu lintas jika pemerintah daerah hanya berpangku tangan.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin, tak mau terjebak dalam euforia semu. Ia menyuarakan peringatan keras mengenai potensi lonjakan volume kendaraan yang tidak dibarengi dengan daya tampung jalan yang memadai.
”Akses dipermudah bukan hanya soal cepat, tapi soal ledakan jumlah kendaraan. Kondisi jalan kita saat ini belum memadai,” ujar Asep dengan nada kritis.
Asep menyoroti urgensi langkah antisipatif di titik-titik keluar tol (exit toll). Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melobi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memperpanjang jalur strategis.
Usulannya konkret: rute Kalipucang-Majingklak harus ditarik hingga Karangnini melalui Palataragung dan Karapyak. Sebuah upaya untuk memecah konsentrasi kendaraan agar tak menumpuk di jalur utama yang kian renta.
Jalur Maut Emplak yang Terabaikan
Kritik Asep tak berhenti di situ. Ia membidik lemahnya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada jalur nasional yang selama ini menjadi urat nadi Pangandaran. Tanjakan dan tikungan tajam di wilayah Emplak, yang kerap “memakan korban” mulai dari truk terbalik hingga kecelakaan tunggal, dinilai sebagai rapor merah yang harus segera dievaluasi.
”Ada tikungan dan tanjakan yang kurang nyaman. Itu harus dievaluasi, entah melalui pelebaran jalan atau rekayasa trase (meluruskan tikungan) seperti yang sudah dilakukan di Cilacap,” cetusnya. Sebuah sentilan halus bagi birokrasi yang terkesan lamban dibanding tetangga sebelah.
Klaim Manis di Tengah Realitas
Di sisi lain podium, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami tampil dengan deretan angka yang memikat. Ia mengklaim pertumbuhan ekonomi Pangandaran kini bertengger di peringkat ke-8 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Pariwisata, menurutnya, tetap menjadi “juru selamat” ekonomi warga.
”Satu juta pengunjung saja perputaran ekonominya sudah luar biasa. Fokus RKPD 2027 adalah bagaimana mengembangkan pariwisata ini lebih jauh,” kata Citra meyakinkan.
Citra berjanji, infrastruktur jalan menuju destinasi wisata desa akan menjadi prioritas, bersanding dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, publik tentu menunggu: apakah pembangunan jalan ini hanya akan menjadi proyek tambal sulam tahunan, atau benar-benar sebuah cetak biru konektivitas yang terintegrasi?
Catatan Kritis
Musrenbang 2027 ini menunjukkan adanya jurang antara ambisi menjadi destinasi kelas dunia dengan realitas infrastruktur di lapangan. Koordinasi lintas kewenangan kabupaten, provinsi, hingga pusat, seringkali menjadi alasan klasik ketika pembangunan mandek.
Pangandaran kini berkejaran dengan waktu. Tanpa keberanian melakukan rekayasa infrastruktur yang ekstrem dan evaluasi jalur maut seperti Emplak, “akselerasi” yang dijanjikan mungkin hanya akan berakhir sebagai kemacetan panjang di pintu keluar tol yang baru.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan