PANGANDARAN, CEKBER.com – Proyek pembangunan rumah relokasi bagi eks penghuni Pasar Wisata (PW) di Desa Sukahurip menjadi sorotan. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengungkapkan kekecewaannya karena progres pembangunan belum mencapai target, meski dana stimulan telah disalurkan sepenuhnya kepada penerima manfaat.
Dalam tinjauan lapangan yang dilakukan pada Kamis 23 April 2026, Citra menemukan adanya kesenjangan signifikan antara pembangunan yang dikelola secara berkelompok dan yang dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing penerima.
“Seharusnya akhir April ini sudah selesai. Namun tadi saya lihat masih ada rumah yang progresnya baru sekitar 50 persen. Padahal dana sudah disalurkan dua termin, masing-masing Rp10 juta, langsung ke rekening penerima,” kata Citra.
Pengelolaan Mandiri Jadi Sorotan
Citra menjelaskan, pembangunan yang dikoordinasikan melalui kelompok menunjukkan hasil yang relatif baik, dengan rata-rata progres mencapai 90 persen. Sebaliknya, pembangunan yang dilakukan secara mandiri justru mengalami banyak kendala.
Dari total 32 unit rumah yang dibangun secara pribadi, hanya lima unit yang menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait pemanfaatan dana yang telah diberikan.
“Ini yang menjadi perhatian kami. Dana negara sudah diterima dan harus dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya. Saya sudah menugaskan asisten daerah untuk memanggil penerima yang progresnya masih rendah,” tegasnya.
Selain persoalan pengelolaan, pemerintah daerah juga menghadapi kendala teknis berupa longsor di area relokasi. Untuk mengantisipasi risiko lanjutan, Pemkab Pangandaran berencana melakukan penanganan darurat, termasuk pembangunan terasering guna menjaga stabilitas lahan.
DPRD Dukung Pengawasan dan Percepatan Fasilitas
Dukungan terhadap langkah pemerintah daerah juga datang dari DPRD Pangandaran. Anggota Komisi III Adang Sudirman mengapresiasi sikap proaktif Bupati yang turun langsung meninjau lokasi pembangunan.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati yang langsung melihat kondisi di lapangan. Ini penting untuk memastikan transparansi dan mengetahui persoalan riil yang terjadi,” kata Adang.
Ia juga menyoroti kebutuhan fasilitas penunjang di kawasan relokasi, seperti akses jalan, drainase, instalasi listrik, serta ketersediaan air bersih yang dinilai masih belum memadai.
“Masyarakat berharap fasilitas umum segera diselesaikan. Kami akan terus mengawal, termasuk berkoordinasi terkait kebutuhan pembebasan lahan tambahan jika diperlukan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri berencana mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk melengkapi fasilitas tersebut, dengan prioritas pada penanganan kawasan yang rawan bencana di lokasi relokasi.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan