PANGANDARAN, CEKBER.com – Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan perairan Majingklak memicu kekhawatiran akan bencana banjir. Merespons aspirasi masyarakat dan rekomendasi pemerintah daerah, Ida Nurlaela Wiradinata turun langsung meninjau operasional kapal pengeruk di lokasi tersebut.
Dalam tinjauannya, Ida Nurlaela didampingi Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin. Dirinya menyoroti ketimpangan antara volume endapan lumpur dengan kapasitas pengerukan yang ada saat ini. Ia mencatat, sedimentasi di kawasan tersebut telah mencapai angka yang masif, yakni sekitar 1,2 juta meter kubik. Namun, kapasitas alat yang beroperasi sangat terbatas.
”Sedimentasi yang ada di daerah ini sekitar 1,2 juta kubik, tapi hanya bisa terambil sekitar 500 kubik,” ujar Ida saat memantau langsung proses penyedotan lumpur dari atas kapal pengeruk.
Saat ini, upaya pengerukan hanya ditopang oleh dua unit kapal yang dioperasikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Satu unit beroperasi di wilayah Jawa Barat dan satu lagi di wilayah Jawa Tengah. Menurut Ida, jumlah tersebut sangat tidak ideal untuk menangani volume endapan yang kian menumpuk.
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya akan segera mengajukan usulan resmi kepada pemerintah pusat agar ada intervensi penambahan armada. Ia menilai pengerukan harus dilakukan secara maksimal agar hasilnya benar-benar terasa oleh masyarakat.
”Maka kita akan mengusulkan kembali ke pemerintah pusat. Kalau misalkan ini dilakukan oleh BBWS, kita ingin maksimal saja. Kapal pengeruknya misalkan ada tujuh, biar maksimal hasilnya,” tuturnya.
Ida menegaskan, pengerukan ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan langkah vital mitigasi bencana. Sedimentasi yang menyempitkan dan mendangkalkan sungai membuat daya tampung air menurun drastis.
”Kalau ini tidak terjadi pengerukan sedimentasi, maka akan terjadi banjir. Ini minimal bisa menampung semua volume atau debit air yang masuk ke sini,” kata Ida menegaskan pentingnya normalisasi sungai tersebut. ***
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan