PAGI di Pangandaran selalu menawarkan janji manis. Aroma laut yang dibawa angin, riuh rendah nelayan, dan tentu saja, ritual suci menyeruput kopi hangat. Namun, pagi ini, kenikmatan kafein itu terusik oleh realitas yang terpampang di depan mata. Bukan karena kopinya kurang gula, melainkan karena pemandangan infrastruktur kota wisata ini yang maaf kata makin hari makin amburadul.
Sambil memegang cangkir yang mulai dingin, mata saya tertumbuk pada trotoar di seberang jalan. Di sana, jargon “Pangandaran Menuju Wisata Dunia” terasa seperti lelucon yang tak lucu. Kita sedang membicarakan sebuah destinasi yang bermimpi menyamai Bali, tapi merawat lubang got saja tak mampu.
Mari kita bicara jujur, tanpa tedeng aling-aling. Ada penyakit kronis yang sedang menggerogoti tubuh pariwisata Pangandaran: alergi pemeliharaan. Kita piawai membangun, gemar “gunting pita”, hobi seremonial peresmian, tapi gagap setengah mati saat diminta merawat apa yang sudah dibangun.
Anggaran pemeliharaan seolah menjadi anak tiri dalam APBD, kalah seksi dibandingkan proyek fisik baru yang mentereng secara visual. Hasilnya? Silakan keliling kota, dan Anda akan menemukan “monumen-monumen” kegagalan tata kelola di setiap sudut.
Jebakan Batman di Pintu Gerbang
Mari mulai dari hal paling mendasar: pedestrian. Trotoar adalah hak asasi pejalan kaki, apalagi di kawasan wisata yang seharusnya walkable city.
Namun, berjalan kaki di Pangandaran hari ini membutuhkan keahlian setara atlet parkour. Sejak dari pintu masuk objek wisata Pantai Pangandaran (etalase utama wajah daerah) trotoar kita sudah menyajikan “jebakan batman”.
Penutup saluran air (manhole cover) di bawah trotoar banyak yang lenyap. Bolong. Menganga lebar menanti korban. Besi-besinya mungkin sudah lama dikilo, atau hancur tergerus beban dan usia. Ini bukan sekadar masalah estetika; ini ancaman nyawa.
Bayangkan, seorang wisatawan yang asyik swafoto sambil berjalan mundur, atau anak kecil yang berlarian riang. Satu langkah salah, kaki mereka bisa patah terperosok ke dalam drainase gelap itu. Apakah kita harus menunggu ada turis asing yang viral karena terperosok ke got, baru pemerintah tergopoh-gopoh membawa semen dan pasir,?
Kondisi ini ironis. Kita memungut retribusi masuk yang tidak murah, tapi memberikan fasilitas yang membahayakan nyawa pembayar retribusi tersebut.
Kursi Karat dan Romantisme yang Luntur
Bergeser sedikit dari lubang trotoar, mari duduk sebentar. Ah, tunggu dulu. Mayoritas kursi besi bergaya klasik yang berjajar di sepanjang pedestrian kini lebih mirip rongsokan daripada tempat istirahat.
Karat telah memakan kaki-kaki kursi itu. Sandarannya keropos, catnya mengelupas memperlihatkan besi telanjang yang tajam. Alih-alih menjadi tempat romantis untuk menikmati senja, kursi-kursi ini berpotensi memberikan hadiah tetanus bagi siapa saja yang nekat mendudukinya.
Ini adalah bukti nyata dari mentalitas “bangun lalu lupakan”. Pengadaan kursi-kursi cantik ini dulu pasti menelan anggaran ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi, di mana pos anggaran pengecatan ulang? Di mana pos anggaran las perbaikan? Nihil. Kursi-kursi itu dibiarkan mati perlahan dimakan udara laut yang korosif, menjadi saksi bisu ketidakpedulian pengelola terhadap aset daerah.
Taman Bermain atau Taman Hantu?
Kopi saya sudah habis separuh, tapi kegelisahan makin menjadi saat mengingat nasib ruang publik kita. Tengoklah Lapang Merdeka, atau area bermain di Pantai Barat.
Dulu, tempat-tempat ini adalah surga bagi anak-anak. Ayunan, perosotan, jungkat-jungkit. Kini? Fasilitas itu rusak parah, bahkan sebagian hilang tak berbekas. Entah dicuri, entah hancur dan dibuang begitu saja tanpa diganti. Di Lapang Merdeka, fasilitas publik yang seharusnya menjadi oase warga kini lenyap entah kemana.
Apa pesan yang kita sampaikan kepada wisatawan keluarga? “Silakan datang ke Pangandaran, tapi maaf, anak Anda tidak punya tempat bermain yang layak.” Ini adalah bad marketing yang fatal. Wisata keluarga butuh fasilitas ramah anak, bukan rongsokan besi tua yang membahayakan keselamatan si kecil.
Venesia Dadakan di Simpang Ajo
Dan ketika langit berubah gelap lalu hujan turun, Pangandaran seketika berubah wujud. Bukan menjadi lebih romantis, melainkan menjadi “kolam raksasa”.
Masalah drainase di sini sudah masuk kategori darurat. Coba lewati Jalan Bulak Laut, Jalan Kidang Pananjung, Perempatan Ajo, atau beberapa ruas jalan di Pantai Barat setelah hujan deras. Genangan airnya bukan lagi semata kaki, tapi seringkali cukup dalam untuk mematikan mesin sepeda motor.
Air berwarna cokelat pekat menggenang berjam-jam, bercampur sampah plastik yang luput dari sapuan petugas. Bau tak sedap kerap menyeruak.
Genangan di titik-titik vital seperti Simpang Ajo adalah aib. Itu adalah jalur nadi pergerakan wisatawan. Jika nadinya tersumbat air bah, macet tak terhindarkan. Emosi wisatawan naik, kepuasan turun.
Sistem drainase kita sepertinya tidak didesain untuk volume air yang besar, atau lebih parah lagi: tersumbat sedimentasi yang tidak pernah dikeruk, karena sekali lagi minimnya anggaran pemeliharaan. Kita sibuk mempercantik permukaan jalan dengan aspal hotmix, tapi lupa bahwa saluran air di bawahnya sudah mampet bertahun-tahun.
Anggaran Pemeliharaan: Ke Mana Perginya?
Semua masalah di atas trotoar bolong, kursi karatan, mainan rusak, banjir bermuara pada satu pertanyaan besar: Ke mana anggaran pemeliharaan?
Dalam struktur APBD, pos pemeliharaan seringkali menjadi “bantalan” yang paling mudah dipangkas saat terjadi defisit. Pemeliharaan dianggap tidak mendesak. Tidak ada seremoni potong pita untuk kegiatan “menambal trotoar” atau “mengecat kursi”. Itu tidak instagenic bagi pencitraan pejabat. Padahal, dalam prinsip manajemen aset, biaya pemeliharaan adalah mutlak.
Membiarkan fasilitas rusak parah justru akan menelan biaya jauh lebih besar di kemudian hari untuk perbaikan total (rehabilitasi), daripada merawatnya secara berkala.
Pemkab Pangandaran, melalui dinas-dinas terkait, harus mengubah mindset. Jangan hanya bangga saat groundbreaking proyek baru. Kebanggaan sejati seorang birokrat adalah ketika fasilitas yang dibangun 5 tahun lalu masih berfungsi sempurna hari ini.
Menolak Normalisasi Kerusakan
Sambil menghabiskan tetes terakhir kopi, saya merenung. Bahaya terbesar dari situasi ini bukanlah kursi yang rusak atau jalan yang banjir, melainkan normalisasi.
Kita, warga dan wisatawan, mulai menganggap wajar trotoar bolong itu. Kita mulai memaklumi banjir di Bulak Laut sebagai “takdir alam”. Kita mulai terbiasa melihat besi berkarat di ruang publik.
Sikap permisif inilah yang membuat pemerintah daerah terlena. Jika tidak ada yang berteriak, jika tidak ada kritik pedas, maka prioritas anggaran tidak akan pernah berubah.
Tulisan ini adalah teriakan itu.
Pangandaran tidak butuh landmark baru yang megah jika landmark yang lama saja terbengkalai. Wisatawan tidak butuh gapura selamat datang yang menjulang tinggi jika setibanya di dalam, kaki mereka terperosok ke lubang drainase.
Perbaiki yang ada. Tambal yang bolong. Cat yang berkarat. Keruk selokan yang mampet. Kembalikan ayunan anak-anak kami.
Sederhana, bukan? Tapi butuh kemauan politik (political will) yang kuat untuk menggeser prioritas anggaran dari “belanja modal” ke “belanja pemeliharaan”.
Jika tidak, jargon “Pangandaran Wisata Dunia” hanya akan menjadi slogan kosong di baliho yang mungkin sebentar lagi tiangnya juga akan berkarat dan roboh menimpa kita semua.
Pagi sudah beranjak siang. Kopi sudah habis. Tapi lubang di trotoar itu masih menganga, menunggu pemangku kebijakan bangun dari tidur panjangnya.
