BERITA PANGANDARAN – Ratusan hektare lahan sawah di Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, mengalami kekeringan akibat tidak optimalnya jaringan irigasi.
Kondisi ini menarik perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Komisi II DPRD Pangandaran dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy yang turun langsung meninjau lokasi, belum lama ini.
Ketua Komisi II DPRD Pangandaran Sri Rahayu, mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari petani terkait sulitnya mendapatkan pasokan air untuk mengairi sawah. Padahal, wilayah tersebut memiliki jaringan irigasi yang seharusnya berfungsi dengan baik.
“Kami ingin memastikan kondisi di lapangan seperti apa, karena laporan yang kami terima menyebut sawah-sawah di sini sudah lama tidak teraliri air,” kata Sri saat meninjau area pertanian di Mangunjaya.
Berdasarkan data sementara dari DPRD, sekitar 700 hektare lahan sawah terdampak kekeringan. Situasi ini dinilai berpotensi mengancam produksi padi di wilayah tersebut.
Koordinasi Lintas Lembaga
Sri menegaskan, persoalan kekeringan ini tidak bisa ditangani secara sepihak. Komisi II DPRD akan berkoordinasi dengan Komisi III yang membidangi infrastruktur, termasuk perbaikan jaringan irigasi.
“Masalah air ini membutuhkan sinergi antara bidang pertanian dan infrastruktur agar solusi yang diambil benar-benar menyentuh akar masalahnya,” ujarnya.
DPRD Pangandaran berencana menggelar rapat lintas komisi bersama instansi teknis terkait guna merumuskan langkah konkret dalam perbaikan jaringan irigasi.
BBWS Citanduy Lakukan Survei Teknis
Sementara itu, BBWS Citanduy juga melakukan survei lapangan untuk memetakan kondisi topografi dan debit air di kawasan terdampak. Kebid Operasi dan Pemeliharaan BBWS Citanduy Yudi menyampaikan, pihaknya tengah mengidentifikasi sumber masalah utama kekeringan.
“Kami melakukan pengukuran ketinggian tanah dan aliran air. Dari hasil survei ini nanti akan terlihat apakah kendalanya di distribusi air atau ada faktor teknis lain,” kata Yudi.
BBWS Citanduy tengah mengkaji beberapa opsi penanganan, termasuk pembangunan bendungan kecil atau pencarian sumber air alternatif untuk membantu mengairi lahan petani.
“Kalau debit air dari sumber utama tidak mencukupi, kami akan pertimbangkan opsi tambahan. Yang penting sawah bisa kembali terairi,” terangnya.
Penanganan Menunggu Hasil Kajian
Meski sejumlah solusi sudah dibahas, Yudi menyebutkan, penanganan fisik belum bisa dimulai karena masih menunggu hasil survei dan pra-desain teknis.
“Setelah data lengkap, kami akan menyusun rekomendasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk langkah lanjutan,” sebutnya.
Komisi II DPRD Pangandaran berkomitmen akan terus mengawal proses ini hingga menemukan solusi nyata bagi para petani.
