PANGANDARAN, CEKBER.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran Jeje Wiradinata mengambil langkah tegas guna menjaga integritas partai di tengah bergulirnya program strategis nasional. Ia secara resmi melarang seluruh kader moncong putih di wilayahnya untuk terlibat dalam sisi bisnis atau operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil Jeje sebagai bentuk komitmen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan praktik korupsi dalam program yang didanai oleh anggaran negara tersebut.
Integritas di Atas Profit
Jeje mengakui, secara personal, siapapun akan tergiur dengan potensi ekonomi dari program MBG. Dengan simulasi perhitungan sederhana, keterlibatan dalam rantai pasok program ini menjanjikan keuntungan yang sangat besar.
“Kalau untungnya Rp 1.000 saja dikali 3.000 siswa sehari, hitung-hitungannya sudah jelas. Siapa yang tidak tergiur?” kata Jeje, Senin 27 April 2026.
Namun, mantan Bupati Pangandaran ini menegaskan, manfaat sosial program harus berada di atas kepentingan ekonomi pribadi atau kelompok. Menurutnya, program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memiliki tujuan mulia untuk perbaikan gizi generasi masa depan, sehingga tidak boleh dicemari oleh perebutan proyek oleh para politisi.
Instruksi Megawati: Kawal, Jangan Berbisnis
Sikap Jeje ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Partai telah memberikan penegasan bahwa kader tidak boleh menjadi pemilik atau bagian dari bisnis yang menyokong program MBG maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Jeje menginstruksikan 16 anggota fraksi PDIP di DPRD Pangandaran untuk fokus pada fungsi pengawasan, bukan justru ikut bermain di dalam operasional program.
“Tugas kami adalah pengawasan, memantau dan berkomunikasi dengan semua pihak agar program ini berjalan baik. Sekalipun saya punya pasukan di PDI Perjuangan, fokus kami adalah memastikan program sampai ke bawah dengan benar,” tegasnya.
Pesan untuk Rivalitas Politik
Di sisi lain, Jeje juga mengingatkan semua pihak agar tidak memanfaatkan isu program MBG sebagai komoditas politik populis atau sekadar mencari-cari kesalahan demi popularitas. Ia meminta jika ditemukan kendala di lapangan, hal tersebut segera dilaporkan melalui jalur formal pemerintahan.
“Jangan cari-cari kesalahan yang bersifat politis populis. Jika ada temuan, sampaikan ke Bupati atau ke Dewan agar nanti ke depannya program ini menjadi lebih bagus,” ucap Jeje.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan