PANGANDARAN, CEKBER.com – Langkah kaki santai Jeje Wiradinata dalam balutan kaos olahraga hijau mendadak terhenti di depan kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pangandaran, Senin pagi, 27 April 2026. Di sana, raut wajah ratusan pengusaha rental All-Terrain Vehicle (ATV) tampak tegang. Mereka menuntut kejelasan atas rencana relokasi yang dinilai sepihak dan tidak sinkron secara data.
Namun, hanya butuh waktu kurang dari satu jam bagi mantan Bupati Pangandaran dua periode itu untuk mengubah suasana “panas” menjadi dialog yang lebih cair. Jeje, yang kebetulan sedang melintas saat lari pagi, langsung mengambil mikrofon dan berdiri di tengah kepungan massa.
Gaya Komunikasi yang ‘Membumi’
Dalam orasinya, Jeje tidak menggunakan bahasa birokrasi yang kaku. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah. “Saya minta teman-teman sabar. Pemerintah daerah tidak akan menelantarkan kalian. Saat ini data sedang disinkronkan, siapa, bagaimana, dan seperti apa teknisnya nanti akan dibicarakan bersama,” ujar Jeje di hadapan para pengusaha ATV.
Ia menjelaskan bahwa dirinya, bersama tokoh lain seperti Agus Savana dan Abi Sudarwanto, turut masuk dalam jajaran supervisi untuk memastikan proses penataan wisata Pangandaran berjalan tanpa merugikan warga lokal. “Kewenangan ada di Bupati, dan tim teknis sedang bekerja. Jangan sampai ada miskomunikasi hanya karena isu-isu yang tidak jelas,” ujarnya.
Kesepakatan Dialog
Ketegangan mulai melandai saat Jeje menjanjikan adanya pertemuan lanjutan yang melibatkan perwakilan tiap kelompok usaha. Ia menyampaikan, penataan ini bertujuan untuk kemajuan wisata Pangandaran secara umum, namun tetap mengedepankan nasib para pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi di bibir pantai.
”Intinya adalah cross-check data. Kalau data sudah beres, semuanya akan diundang. Jadi, sekarang lebih baik tenang dan tunggu hasil kajiannya,” kata Jeje yang disambut tepuk tangan oleh massa.
Para pelaku usaha ATV yang sebelumnya bersuara lantang akhirnya sepakat untuk membubarkan diri secara tertib. Mereka berharap janji sinkronisasi data yang transparan benar-benar direalisasikan agar tidak ada lagi kecemburuan sosial atau hilangnya mata pencaharian akibat kebijakan relokasi.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan