DI KABUPATEN PANGANDARAN, definisi “pahlawan” tidak selalu berjubah atau berseragam dinas necis. Pahlawan di sini seringkali beraroma lumpur, basah kuyup oleh hujan, dan muncul di tengah malam buta saat orang lain terlelap dalam selimut.
Mereka adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Bagi masyarakat pesisir dan pegunungan Pangandaran, nama Tagana lebih dari sekadar organisasi di bawah binaan Dinas Sosial. Tagana adalah “nomor darurat” yang hidup. Respon mereka kerap lebih cepat daripada birokrasi, dan nyali mereka seringkali melampaui kelengkapan alat yang mereka miliki.
Namun, ada sebuah ironi yang menggantung di langit Pangandaran. Di mata masyarakat, mereka adalah dewa penyelamat. Tapi di mata pemerintah terutama dalam pos anggaran, apakah mereka sudah ditempatkan selayak posisi “ujung tombak”? Atau sekadar “ujung tombok”?
Hadir Saat Alam Mengamuk
Mari bicara fakta lapangan. Pangandaran adalah etalase bencana yang lengkap. Kita punya garis pantai yang rawan abrasi dan tsunami, sungai-sungai yang siap meluap, serta perbukitan labil di Langkaplancar atau Sidamulih yang rawan longsor.
Di semua titik rawan itu, jejak sepatu boots anggota Tagana selalu ada.
Saat angin puting beliung menerbangkan atap rumah warga di Parigi, Tagana yang pertama naik membenahi genteng. Saat pohon tumbang melintang di jalan raya Cijulang memacetkan arus wisata, gergaji mesin Tagana yang menderu membelah batang kayu.
Belum lagi urusan banjir. Ketika air cokelat merendam rumah warga, mereka hadir mengevakuasi lansia dan balita. Bahkan dalam kasus laka sungai (kecelakaan air) yang menuntut keahlian berenang dan menyelam di air keruh, nyawa anggota Tagana-lah yang dipertaruhkan demi menemukan korban.
Mereka bekerja dalam sunyi. Tanpa konferensi pers, tanpa berebut panggung di media sosial.
Perspektif Masyarakat: Kepercayaan Tanpa Syarat
Di mata masyarakat Pangandaran, validasi terhadap Tagana sudah paripurna. Kepercayaan publik terbentuk bukan dari pidato seremonial, melainkan dari kehadiran fisik di masa krisis.
Warga tidak peduli dengan tupoksi administratif. Yang warga tahu: ada bencana, panggil Tagana.
Fenomena ini menarik. Tagana telah mengisi kekosongan rasa aman di tengah masyarakat. Mereka menjadi simbol resiliensi (ketangguhan) lokal. Kedekatan emosional ini terbangun karena anggota Tagana biasanya adalah warga lokal itu sendiri, tetangga yang peduli pada tetangganya.
Mereka tidak bekerja karena surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Mereka bergerak karena panggilan kemanusiaan. Inilah modal sosial terbesar yang dimiliki Pangandaran, yang sayangnya, seringkali dianggap taken for granted (dianggap sudah semestinya begitu) oleh para pemangku kebijakan.
Perspektif Pemerintah: Antara Apresiasi dan Realisasi
Lantas, bagaimana negara memandang mereka?
Secara narasi, pemerintah daerah tentu memuji. Dalam setiap apel siaga bencana, Tagana disebut sebagai garda terdepan. Pujian bertebaran. Piagam penghargaan mungkin diberikan.
Namun, apresiasi sejati dalam birokrasi pemerintahan tidak diukur dari tepuk tangan, melainkan dari politik anggaran.
Pertanyaan kritis harus diajukan: Apakah peralatan keselamatan mereka sudah memadai? Apakah gergaji mesin mereka bahan bakarnya selalu tersedia? Apakah perahu karet dan pelampung mereka layak pakai untuk menghadapi arus deras Citanduy?
Dan yang paling krusial: Jaminan keselamatan.
Saat menerobos longsor atau memanjat pohon tumbang di tengah badai, risiko cedera hingga kematian mengintai. Apakah seluruh anggota Tagana Pangandaran sudah ter-cover BPJS Ketenagakerjaan dengan premi yang ditanggung pemerintah daerah? Atau mereka harus menanggung risiko itu sendiri atas nama “jiwa korsa relawan”?
Jika pemerintah hanya mengandalkan semangat kerelawanan tanpa memberikan support system yang layak (peralatan, asuransi, operasional), maka itu bukan pemberdayaan. Itu eksploitasi halus atas nama kemanusiaan.
Relawan Juga Manusia, Bukan Robot
Tagana memang relawan. Roh mereka adalah pengabdian. Mereka tidak menuntut gaji setara pejabat eselon. Namun, relawan juga manusia. Mereka punya keluarga, butuh makan, dan butuh rasa aman saat bertugas.
Tali asih atau insentif yang diberikan pemerintah baik pusat maupun daerah haruslah manusiawi. Jangan sampai, saat mereka sibuk menyelamatkan orang lain dari bencana, ekonomi keluarga mereka sendiri mengalami “bencana” karena ditinggal tulang punggungnya bertugas tanpa kompensasi yang layak.
Pangandaran yang menasbihkan diri sebagai daerah wisata kelas dunia, mutlak membutuhkan sistem penanggulangan bencana kelas dunia pula. Wisatawan butuh rasa aman. Dan rasa aman itu salah satunya dititipkan di pundak Tagana.
Sebuah Refleksi
Sepak terjang Tagana Pangandaran dalam menghadapi banjir, longsor, hingga laka sungai adalah bukti otentik cinta mereka pada tanah kelahirannya.
Memperkuat Tagana baik dari sisi kapasitas, peralatan, maupun kesejahteraan adalah investasi. Itu bukan pemborosan anggaran. Karena ketika bencana datang (dan di Pangandaran, itu soal kapan, bukan jika), merekalah benteng terakhir pertahanan kita.
Terima kasih, Tagana. Semoga negara segera hadir selengkap kehadiranmu di tengah duka warga.
