JAKARTA, CEKBER.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait simpang siur anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan, alokasi belanja bahan makanan per porsi sebenarnya jauh di bawah angka Rp 15.000.
Menurut Nanik, anggaran bahan baku untuk kategori balita hingga siswa kelas 3 SD hanya dipatok sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara untuk kelompok siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanannya sebesar Rp 10.000.
”Kami ingatkan kembali, anggaran bahan makanan untuk balita, PAUD, TK, hingga SD kelas 1-3 itu sebesar Rp 8.000. Sedangkan untuk kelas 4 ke atas sampai ibu menyusui adalah Rp 10.000 per porsi,” ujar Nanik dalam keterangan resminya, Selasa 24 Februari 2026.
Mengapa Ada Selisih Anggaran?
Publik sebelumnya menangkap kesan bahwa total anggaran per porsi adalah Rp 13.000 hingga Rp 15.000. Nanik menjelaskan, angka tersebut merupakan total unit cost, yang di dalamnya mencakup biaya operasional dan investasi infrastruktur pendukung, bukan semata-mata untuk isi piring.
Terdapat alokasi sebesar Rp 3.000 per porsi untuk biaya operasional. Dana ini digunakan untuk pos-pos berikut:
- Pembayaran listrik, air, gas dan internet.
- Insentif relawan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan guru PIC.
- Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan.
- Bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional.
- Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan kebersihan.
Selain itu, BGN mengalokasikan Rp 2.000 per porsi untuk kebutuhan infrastruktur dan sewa, meliputi:
- Sewa lahan dan bangunan dapur serta gudang.
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan filterisasi air.
- Sewa peralatan masak modern (steam rice, chiller, freezer, hingga ompreng).
Skema MBG di Bulan Ramadan
Klarifikasi ini muncul di tengah sorotan netizen mengenai menu MBG selama bulan Ramadan yang dianggap tidak sesuai ekspektasi anggaran Rp 15.000. Nanik menekankan, pembagian porsi tetap mengacu pada klasifikasi usia dan kebutuhan gizi, namun dengan manajemen biaya yang terbagi ke dalam rantai produksi dan distribusi.
Sebelumnya, Kepala BGN juga sempat menyebutkan, bahawa program ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penyerapan bahan baku lokal dan penciptaan lapangan kerja bagi relawan di setiap satuan pelayanan.
