PANGANDARAN, CEKBER.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran resmi meluncurkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Selasa 10 November 2026. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata komitmen daerah dalam melindungi hak perempuan dan anak dari ancaman kekerasan fisik, psikis, hingga eksploitasi.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami yang meresmikan langsung fasilitas operasional tersebut menegaskan, UPTD PPA harus menjadi ruang yang aman dan nyaman. Ia meminta seluruh petugas untuk memberikan pelayanan yang penuh empati dan menjauhkan diri dari segala bentuk penghakiman yang menyudutkan korban.
Tren Laporan Menunjukkan Peningkatan
Berdasarkan data yang dihimpun hingga Oktober 2026, Pemkab Pangandaran mencatat adanya 40 laporan kasus kekerasan. Jumlah tersebut mendominasi 22 kasus kekerasan terhadap anak (sebagian besar merupakan kekerasan seksual) dan 18 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Terdapat lonjakan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan data sepanjang tahun 2025 yang hanya mencatat total 28 kasus. Namun, Citra menilai tingginya angka pelaporan ini memiliki sisi positif. Menurutnya, hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga para korban kini tidak lagi merasa takut atau malu untuk bersuara.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, Sp.DLP., M.H.Kes., yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan pandangan serupa. Siska memaparkan, di tingkat Provinsi Jawa Barat, angka pelaporan juga meningkat pesat hingga 3.616 kasus.
Ia menegaskan, peluncuran UPTD PPA bukanlah sekadar seremonial, tetapi merupakan gerak nyata pemerintah untuk turun tangan merespons aduan warga.
Pelayanan Ramah Anti “Victim-Blaming”
Dalam arahannya, Siska memberi penekanan khusus pada etika pelayanan petugas. Ia melarang keras adanya praktik victim-blaming atau menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Petugas tidak diperkenankan melontarkan pertanyaan yang tidak sensitif, seperti menanyakan jenis pakaian yang dikenakan korban saat terjadinya kekerasan seksual.
Lebih lanjut, Siska juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan lokasi “Rumah Aman” agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang demi keselamatan korban.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan program penempatan 200 psikolog klinis dan umum di berbagai wilayah pada tahun 2027. Tenaga profesional ini ditugaskan untuk menangani pemulihan trauma serta menekan kasus perundungan (bullying).
Di samping itu, Siska juga mewanti-wanti masyarakat terkait ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap menggunakan kedok tawaran pekerjaan bergaji besar.
Sinergi Lintas Sektoral
Dalam menangani kasus kekerasan yang kompleks, Bupati Citra Pitriyami menekankan, UPTD PPA tidak bisa bekerja sendirian. Pemulihan dan pendampingan hukum memerlukan kolaborasi lintas sektoral antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Pemkab Pangandaran segera membentuk SK Tim Koordinasi Penanganan Perempuan dan Anak di tingkat kabupaten. Pembentukan tim ini diharapkan mampu mengintegrasikan peran dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, agar proses pendampingan dan rehabilitasi korban dapat berjalan secara maksimal.
Tinggalkan Balasan