​PANGANDARAN, CEKBER.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran resmi meluncurkan dua inovasi aplikasi digital, yakni Sipelita dan Guripa. Langkah ini merupakan perwujudan visi daerah untuk mentransformasi tata kelola pariwisata agar lebih terstandarisasi dan berdaya saing.

​Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengatakan, kehadiran dua aplikasi ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan kelengkapan informasi pelaku usaha. “Sipelita lebih mendorong pada identitas para pengusaha, sedangkan Guripa lebih ke informasi digital dan kelengkapan pengusaha,” kata Citra, Senin 16 November 2026.

​Citra berharap inovasi tata kelola pariwisata ini dapat meningkatkan kepercayaan dari wisatawan yang datang maupun para investor. Jika kunjungan dan investasi meningkat, hal tersebut diproyeksikan akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan memacu perputaran ekonomi masyarakat Pangandaran.

Semangat ini sejalan dengan tema peluncuran , yakni “Pelayanan Mudah, Usaha Terstandar, Tenaga Kerja Terlindungi, Wisatawan Terjamin”.

​Sipelita: Inventarisasi dan Identitas Digital

​Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Dinas Pariwisatan dan Kebudayaan (Disparbud) Pangandaran, Irna Kusmayanti, memaparkan fungsi spesifik dari masing-masing aplikasi. Sipelita difokuskan sebagai sistem identitas untuk menginventarisasi jumlah pelaku usaha pariwisata di Pangandaran.

​Melalui Sipelita, setiap pelaku usaha akan mendapatkan kartu output yang dilengkapi barcode dan foto wajah. Sistem ini akan memudahkan pemantauan keluar-masuk pelaku usaha sekaligus merekapitulasi secara pasti jumlah warga yang mencari nafkah di sektor pariwisata daerah tersebut.

​Guripa: Penilaian Kepatuhan Standar Usaha

​Sementara itu, aplikasi Guripa merupakan bentuk adopsi dan pengembangan dari portal Sisupar milik Kementerian Pariwisata. Berbeda dengan Sisupar yang sekadar menampilkan informasi persyaratan, Guripa dilengkapi dengan sistem pembobotan atau skor untuk mengukur tingkat kepatuhan pengusaha terhadap standar yang berlaku.

​Output dari Guripa adalah surat resmi dari Dinas Pariwisata yang menyatakan persentase capaian standar dari sebuah tempat usaha. Irna menegaskan, Guripa dikhususkan bagi badan usaha pariwisata, bukan untuk individu penyedia jasa seperti pemandu wisata.

​Penataan ini dinilai krusial. Menurut Irna, pelaku usaha wajib mematuhi alur perizinan mulai dari persetujuan dinas hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Mengacu pada peraturan kementerian, jika dalam waktu satu tahun pelaku usaha tidak melakukan standardisasi, maka NIB yang bersangkutan dapat dibatalkan.