BERITA PANGANDARAN – Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mendukung penuh pengungkapan dugaan pungutan liar (pungli) dan peredaran tiket palsu di kawasan objek wisata Pangandaran.
Asep menilai praktik curang ini kemungkinan besar melibatkan orang dalam yang mengetahui seluk-beluk sistem tiketing di lokasi wisata tersebut.
“Kemungkinan orang dalamnya bermain. Untuk menjalankan modus seperti ini pasti tidak hanya melibatkan pihak luar,” kata Asep saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu 9 Juli 2025.
Asep menuturkan, ada banyak celah yang memungkinkan praktik pungli terjadi, terutama di pintu masuk atau tol gate kawasan wisata. Kendati begitu, pengawasan internal harus diperkuat agar sistem tidak mudah disalahgunakan.
“Oknum itu bisa ada di mana-mana, makanya pola pengawasan internal harus ketat dan intens,” tuturnya.
Asep menyebutkan, Inspektorat Pangandaran memiliki peran penting dalam pengawasan teknis terhadap proses penarikan retribusi.
Kejadian ini, kata Asep, harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemkab, terutama dalam memperbaiki sistem tiketing yang masih memiliki banyak kelemahan.
“Sistem digitalisasi harus benar-benar diimplementasikan, termasuk monitoring yang ketat. Semua ini untuk mencegah terulangnya praktik pungli dan kecurangan lainnya,” sebutnya.
Asep menerangkan, selama ini sistem pembayaran tiket belum sepenuhnya digital, sehingga masih memberi ruang bagi oknum untuk bermain.
Bahkan, seringkali barcode tiket tidak diperiksa oleh petugas, sehingga tiket palsu bisa lolos tanpa terdeteksi.
“Diperlukan kajian yang serius untuk membenahi sistem tiketing. Ke depan, harus ada sistem yang lebih tertib secara administrasi, lebih transparan dan bisa termonitor dengan baik,” terangnya.
Pengembangan kasus ini terus bergulir dan mendapat sorotan luas, termasuk dari lembaga legislatif.
Asep pun mengapresiasi langkah aparat dan tim yang telah mulai mengungkap praktik kecurangan tersebut. Dan berharap pengusutan dilakukan hingga tuntas.
