PANGANDARAN, CEKBER.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran menggelar rapat koordinasi bersama pihak asuransi, perusahaan terkait, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran di Pendopo Bupati, Parigi, Kamis 6 Agustus 2026. Rapat tersebut membahas kelanjutan evakuasi muatan batu bara serta skema ganti rugi bagi masyarakat dan ekosistem laut yang terdampak.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan, seluruh pihak sepakat agar material batu bara dapat segera diangkat dari perairan setempat. “Hasil rapat koordinasi menyimpulkan bahwa semua pihak berharap batu bara tersebut segera diangkat. Itu poin utamanya,” kata Citra usai rapat.
Kendala Cuaca dan Mekanisme Ganti Rugi
Mengenai target waktu penyelesaian evakuasi, Citra menyebutkan belum ada kepastian tanggal karena kondisi cuaca dan gelombang di perairan selatan tergolong ekstrem dan unik. Faktor keselamatan petugas evakuasi menjadi pertimbangan utama.
Sementara terkait ganti rugi, Citra menjelaskan, kerugian langsung seperti kerusakan jaring nelayan sudah ditangani. Adapun nilai ganti rugi secara keseluruhan masih menunggu hasil perhitungan resmi dari kementerian terkait.
Ia juga mengakui sempat terjadi sumbatan komunikasi antara perusahaan pelaksana dengan Pemkab Pangandaran, sehingga timbul asumsi liar di masyarakat. “Sebetulnya prosesnya sudah benar, hanya koordinasi dan informasi ke pemerintah daerah yang kurang. Ke depan koordinasi harus lebih baik,” tutur Citra.
HNSI Minta Pembentukan LO dan Antisipasi Kerusakan Ekologi
Pada kesempatan yang sama, Ketua HNSI Pangandaran Jeje Wiradinata menyoroti rumitnya alur komunikasi yang sempat terjadi selama satu bulan terakhir sejak pertemuan di Syahbandar. Jeje meminta Bupati Pangandaran menunjuk pejabat senior sebagai Liaison Officer (LO) atau Ketua Satgas agar alur informasi berjalan lancar.
”Saya minta ke Bupati ada pejabat senior untuk menjadi LO atau ketua satgas, sehingga alur komunikasinya jelas. Kami baru tahu hari ini mereka sudah menyiapkan skema penarikan batu bara. Coba kalau disiapkan dari awal, kan lebih enak,” kata Jeje.
Selain urusan komunikasi, Jeje menekankan pentingnya perhatian pada pemulihan ekologi perairan. Pihaknya masih menunggu data lengkap dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait tingkat pencemaran senyawa kimia. Seperti arsenik dan merkuri, baik di dasar perairan maupun permukaan air laut.
”Harus ada kompensasi lingkungan terhadap daerah atau terumbu karang yang rusak. Apakah nanti akan dibuatkan karang buatan atau penanaman mangrove. Soal ganti rugi warga juga harus objektif, sesuai kondisi riil dan tidak dibuat-buat. Sebagai Ketua HNSI, saya punya kewajiban moral menjaga ekosistem dan perairan ini,” ujar Jeje.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan