PANGANDARAN, CEKBER.com – Ratusan nelayan dan warga Kabupaten Pangandaran kembali menggelar tradisi tahunan Hajat Laut yang bertepatan dengan momen Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Di balik kemeriahan pesta budaya yang memikat wisatawan tersebut, terselip kegelisahan para nelayan lokal mengenai penataan ruang tambat perahu di kawasan Pantai Timur Pangandaran yang tak kunjung usai.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menegaskan, momentum Hajat Laut 2026 ini harus menjadi titik kilas balik (flashback) untuk merenungkan sejauh mana kepedulian semua pihak terhadap kelestarian ekosistem laut. Nelayan setempat melakukan prosesi tabur bunga di tengah laut sebagai simbol rasa cinta sekaligus ketergantungan hidup manusia terhadap alam.
”Hari ini menjadi hari untuk merenung apa yang sudah kita lakukan untuk merawat alam dan laut. Laut sesungguhnya adalah sumber mata kehidupan kita, baik bagi nelayan maupun masyarakat Pangandaran secara umum,” ujar Asep Noordin saat ditemui di sela-sela acara di Pantai Timur Pangandaran, Selasa 16 Juni 2026.
Dilema Pantai Timur: Wisata Elok, Nelayan Terjepit
Kawasan Pantai Timur Pangandaran memiliki daya tarik yang unik. Lanskap pasir putih yang membentang menjadi jembatan ekologis antara area permukiman masyarakat dan kawasan Cagar Alam. Keindahan ini menjadi magnet tersendiri bagi Kawasan Wisata Nasional (KWN) Pangandaran.
Namun, popularitas pariwisata ini menyisakan persoalan ruang bagi para pencari nafkah di laut. Asep Noordin menyoroti bagaimana para nelayan lokal hingga saat ini masih menghadapi kesulitan akses untuk menyimpan atau menambatkan perahu mereka secara aman dan rapi. Imbasnya, badan pantai sering kali terlihat semrawut oleh tumpukan perahu yang bercampur dengan area rekreasi wisatawan.
”Persoalan hari ini adalah bagaimana para nelayan masih kesulitan untuk menyimpan perahu. Sehingga, tidak ada jalan lain selain menempati tempat yang cukup indah ini,” kata Asep memotret realita di lapangan.
Menanti Solusi Integrasi: Mengurai Kepadatan ke Sungai Cikidang dan Cibugel
Guna mengurai benang kusut penataan tersebut, DPRD Pangandaran mendorong pemerintah daerah segera menyusun cetak biru (blueprint) penataan kawasan pantai yang integratif. Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah memaksimalkan fungsi aliran sungai terdekat sebagai pelabuhan tambat alternatif bagi perahu-perahu nelayan.
Asep mengusulkan agar perahu nelayan, khususnya yang biasa bersandar di Pantai Timur dan area Parapat, dialihkan ke kantong-kantong parkir air di dalam wilayah sungai.
”Ada dua sungai, yaitu Sungai Cikidang dan Sungai Cibugel. Saya kira itu bisa menjadi salah satu solusi bagaimana perahu ini, terutama yang ada di Pantai Timur bisa masuk ke Cibugel, Keboncarik, atau Cikidang untuk warga nelayan di Parapat,” tuturnya menjelaskan konsep tata ruang tersebut.
Menjaga Akidah dan Kesejahteraan di Kawasan Wisata Nasional
Langkah penataan ini, menurut Asep, memerlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan rukun nelayan, tokoh masyarakat, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), hingga koordinasi intensif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
Sebagai salah satu destinasi wisata prioritas nasional, Pangandaran dituntut mampu melahirkan kebijakan yang seimbang: alamnya terawat, budayanya lestari, dan ekonomi nelayannya semakin sejahtera. Tradisi Hajat Laut yang menampilkan kirab perahu hias dari berbagai wilayah seperti RN Cibenda, RN Pananjung, RN Batukaras, hingga RN Madasari, membuktikan bahwa adat lokal memiliki nilai jual pariwisata yang tinggi.
”Kita berharap dari momentum yang baik ini terlahir sebuah kebijakan yang membuat alamnya terawat dengan baik, nelayan didorong semakin sejahtera, dan pendapatan daerah juga meningkat. Ini adalah konsep pengembangan yang menyatukan penguatan budaya sekaligus penguatan akidah,” ucap Asep.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan