PANGANDARAN, CEKBER.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Jumat 12 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, BNPB menyoroti aspek krusial kesiapan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) gempa bumi dan tsunami di kawasan wisata tersebut.

​BNPB menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, serta sejumlah kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan pemerintah daerah sekaligus menyerap kendala di lapangan.

​”Kami dari BNPB pusat sudah menyerap apa saja kesulitan dan kebutuhan daerah terkait penanggulangan bencana,” ujar Suharyanto saat ditemui di depan Kantor Balawista Pangandaran, Jumat siang.

Lihat Juga:
Merawat Pangandaran dengan Hati Lapang dan Rasa Syukur

​Evaluasi Alat Mitigasi Bencana di Kawasan Wisata

​Suharyanto menegaskan, fokus utama untuk Kabupaten Pangandaran saat ini adalah penguatan langkah mitigasi pra-bencana. Berdasarkan hasil evaluasi, sektor sistem peringatan dini masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi.

​Dalam agenda kunjungan tersebut, BNPB melakukan uji coba langsung terhadap sirine peringatan dini tsunami yang terpasang di area pantai. Meski alat penanda yang diuji dinyatakan berfungsi dengan baik, jumlah unit yang tersedia saat ini dinilai masih sangat minim.

​Kondisi ini menjadi lampu kuning, terutama saat memasuki musim liburan di mana titik-titik sentral wisata Pangandaran dipadati oleh wisatawan.

Lihat Juga:
RSUD Pandega Pangandaran Optimalkan Layanan Informasi Publik Lewat Instagram

​”Tadi sudah kita coba bunyikan dan alhamdulillah berfungsi. Tapi dari penjelasan petugas, di titik-titik sentral wisata Pangandaran yang sangat ramai saat hari libur masih ada kekurangan sirine peringatan dini,” tuturnya.

​BNPB Siap Pasang Empat EWS Tambahan

​Sebagai wilayah pesisir selatan Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran masuk dalam zona dengan potensi risiko tinggi terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami megathrust. Merespons kerentanan ini, BNPB berkomitmen penuh untuk mempercepat pemenuhan fasilitas keselamatan publik.

​Pemerintah Kabupaten Pangandaran melaporkan sedikitnya ada tujuh titik krusial yang mendesak untuk dipasang EWS tambahan. Menanggapi permintaan tersebut, Suharyanto memastikan pihak pusat akan segera merealisasikan bantuan alat dalam waktu dekat.

​”Tadi saya sudah berbicara dengan anggota saya, paling tidak empat titik dalam waktu dekat bisa kita penuhi. Tiga titik lainnya mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama,” terangnya.

​Sebagai langkah awal, BNPB akan segera menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan survei pemetaan serta mengukur kebutuhan riil peralatan mitigasi. Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat mendongkrak indeks kesiapsiagaan masyarakat dan pemda dalam menghadapi potensi bencana kedepan.