BERITA PANGANDARAN – Memasuki bulan kedua tahun anggaran 2026, denyut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terpantau lesu. Hingga awal Februari, belum ada satu pun paket pekerjaan yang tayang di sistem tender. Kondisi ini kontras dengan beberapa daerah tetangga yang mulai tancap gas melaksanakan tender proyek infrastruktur.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Pangandaran Dede Heryanto membenarkan mandeknya aktivitas tender di awal tahun ini. Menurutnya, sejauh ini belum ada dokumen perencanaan yang masuk ke meja kerja mereka untuk segera diproses.
”Belum ada (paket tender). Mungkin yang akan segera tayang itu pengerjaan di RSUD Pandega, seperti penyempurnaan gedung rawat inap dan laboratorium,” ujar Dede saat dikonfirmasi, Selasa 3 Februari 2026.
Daftar Proyek Strategis yang Menanti
Meski secara umum masih “nol”, Pemkab Pangandaran telah memetakan beberapa paket pekerjaan yang masuk dalam kategori strategis dan prioritas. Salah satu yang paling dinanti adalah proyek di RSUD Pandega dengan estimasi anggaran sekitar Rp10 miliar.
Selain RSUD Pandega, terdapat enam paket prioritas lainnya yang mencakup:
- Pembangunan Puskesmas Cimerak.
- Pengadaan alat berat untuk Dinas Lingkungan Hidup (LH).
- Pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Perhubungan.
”Total ada tujuh paket strategis. Untuk proses tender sendiri biasanya memakan waktu satu hingga 1,5 bulan. Cukup lama karena ada tahapan administrasi yang ketat,” tambah Dede.
Kendala Teknis dan Sistem Pra-Kualifikasi
Dede menjelaskan bahwa durasi pengadaan sangat bergantung pada jenis pekerjaan. Jika hanya pengadaan barang, prosesnya cenderung singkat. Namun, untuk jasa konsultansi, sistem yang digunakan adalah pra-kualifikasi yang memerlukan waktu lebih panjang.
Mengenai total nilai seluruh pengadaan di tahun 2026, pihak PBJ belum bisa memberikan angka pasti. Namun, Dede menjamin seluruh proses akan berjalan sesuai koridor hukum, baik melalui mekanisme tender terbuka maupun Penunjukan Langsung (PL).
”Biasanya, jumlah paket Penunjukan Langsung (PL) mencapai dua kali lipat dari jumlah tender. Nilainya kecil-kecil, tapi jumlahnya memang banyak,” ungkapnya.
Transparansi Publik Melalui LPSE
Sesuai aturan transparansi, masyarakat dan penyedia jasa dapat memantau setiap perkembangan proyek melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Hingga saat ini, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR) biasanya menjadi penyumbang paket terbanyak. Namun, untuk tahun anggaran 2026 ini, volume pekerjaan di dinas “basah” tersebut masih belum terlihat hilalnya.
