BANDUNG, CEKBER.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Langkah ini diambil guna memastikan proyek infrastruktur strategis tetap berjalan di tengah tekanan kondisi keuangan daerah.
Dedi menegaskan, pinjaman tersebut akan dicicil selama masa jabatannya dan ditargetkan selesai atau lunas pada tahun 2030.
”Saya jujur saja, tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 26 Februari 2026.
Penyebab Pinjaman: Kehilangan Fiskal Rp 3 Triliun
Keputusan untuk meminjam uang ini didasari oleh berkurangnya kemampuan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2026, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan hingga Rp 2,458 triliun.
”Alokasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun,” kata Dedi.
Dedi menjelaskan, pinjaman ini sangat krusial agar beberapa proyek prioritas tidak terhenti, di antaranya pembangunan underpass di Kota Cimahi dan jembatan layang (flyover).
”Pinjam uang untuk bikin underpass dan jembatan layang. Itu proyek besar. Nanti Cimahi tidak macet lagi karena akan ada underpass,” tuturnya. Ia juga memastikan, beban cicilan tidak akan diwariskan ke periode kepemimpinan berikutnya.
Strategi Pembebasan Lahan di Padalarang
Selain mengandalkan pinjaman untuk konstruksi, Pemprov Jabar juga berencana melakukan pembebasan lahan di kawasan Padalarang mulai April 2026. Proyek ini bertujuan untuk membangun jalur baru yang menghubungkan Terminal Whoosh, melingkar ke Kota Baru Parahyangan, hingga Cipatat.
Menariknya, Dedi mengungkapkan, pembangunan fisik jalan tersebut tidak akan membebani APBD, melainkan dikerjakan oleh pihak swasta melalui pengembang Kota Baru Parahyangan. ”Jadi saya tidak mengeluarkan lagi biaya untuk pembangunannya,” ucapnya.
Respons DPRD Jawa Barat
Rencana pinjaman daerah ini telah disampaikan secara resmi kepada DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara mengonfirmasi, pihaknya telah menerima surat pengajuan tersebut.
”Surat Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke DPRD. Tadi juga disampaikan bahwa kemungkinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pinjaman daerah,” kata Iswara.
Menurut Iswara, DPRD akan membahas rencana tambahan pinjaman Rp 2 triliun ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saat ini, rencana tersebut masih masuk dalam tahap perencanaan lanjutan untuk melihat kelayakan dan dampaknya terhadap postur anggaran daerah.
