PANGANDARAN, CEKBER.com – Universitas Padjadjaran (Unpad) menepis anggapan bahwa proses seleksi masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa asal Kabupaten Pangandaran tergolong sulit. Rektor Unpad Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengungkapkan, persepsi yang beredar di tengah masyarakat tersebut merupakan sebuah miskomunikasi.
Menurutnya, kendala utama yang terjadi saat ini bukanlah ketatnya persaingan sistem penyaringan, melainkan minimnya jumlah pendaftar dari wilayah tersebut.
”Sebenarnya ini ada miskomunikasi. Untuk kami (Unpad) tidak sulit, tetapi yang mendaftar memang sedikit,” ujar Arief saat ditemui usai menghadiri pertemuan di Pendopo Bupati Pangandaran, Rabu 15 Juli 2026.
Arief menjelaskan, tren penurunan jumlah pendaftar dari Kabupaten Pangandaran mulai terdeteksi sejak tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi, banyak siswa yang mengurungkan niat mendaftar ke Unpad karena telanjur memercayai stigma bahwa masuk ke universitas tersebut sangat sulit.
Alhasil, sebagian besar siswa memilih untuk mendaftar ke perguruan tinggi lain. Arief menambahkan, peluang kelulusan daerah akan otomatis meningkat jika jumlah pendaftar dari wilayah tersebut melimpah.
”Kalau pendaftarnya cuma 5 orang dengan yang pendaftarnya 100 orang, tentu kemungkinan diterima akan lebih besar yang 100 orang. Kami menunggu pendaftar lebih banyak,” kata Arief.
Arief menyebutkan, jumlah pendaftar dari Pangandaran merupakan salah satu yang paling sedikit di Jawa Barat, setingkat di atas Kabupaten Banjar.
Tanggapan Pihak Sekolah
Merespons hal tersebut, Kepala SMA Negeri 1 Parigi, Sukirman, menjelaskan alasan di balik kebijakan sekolah yang membatasi jumlah pendaftar ke Unpad. Pihak sekolah sengaja melakukan distribusi pendaftaran demi memastikan para siswa mendapatkan kepastian bangku kuliah.
”Memang sejak Covid-19 itu menurun jauh karena kuota reguler yang ada itu sedikit. Kalau kami mendaftarkannya banyak sedangkan kuotanya sedikit, kan kasihan anak-anak tidak diterima. Maka saya mesti membagi-bagi siswa kepada PTN yang lainnya,” tutur Sukirman.
Sukirman mencontohkan, jatah kelulusan jalur prestasi (SNBP) untuk satu sekolah sering kali sangat terbatas. “Kalau seandainya bertumpu di Unpad sedangkan jatahnya hanya untuk 5 orang, masa dari 200 siswa harus daftar ke sana semua? Kan tidak mungkin. Maka dari itu, kami membatasi pendaftaran ke Unpad hanya sekitar 5 sampai 10 orang saja per sekolah,” tambahnya.
Meski demikian, Sukirman menyambut baik adanya rencana evaluasi ini. Terutama terkait adanya peluang pengembalian porsi kuota afirmasi daerah sebesar 50 persen seperti masa awal pendirian Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad Pangandaran, serta peluang khusus bagi siswa berprestasi di Fakultas Kedokteran.
Namun, ia juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lebih aktif mendampingi sekolah dalam mengawal program ini ke depan. “Pemda seharusnya ikut mengawasi bersama sekolah tiap tahunnya, memastikan jatah kuota itu tercapai atau tidak. Jangan sampai tidak dikawal, karena program bisa selesai begitu saja,” kritik Sukirman.
Langkah Pemkab Pangandaran
Sementara itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memikirkan masa depan pendidikan warganya di Unpad. Pemkab menyetujui langkah Unpad untuk mengejar kuota daerah lewat jalur peningkatan kualitas akademis, bukan meloloskan siswa tanpa tes.
”Bagaimana kita ke depan memperhatikan masyarakat Pangandaran. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Rektor, kalau dulu itu ada kuota 50 persen. Saya ingin minimal di angka segitu,” kata Citra.
Citra menyampaikan, solusi yang disepakati adalah mengadakan program bimbingan belajar (bimbel) intensif atau pendampingan sejak dini bagi siswa SMA di Pangandaran yang diarahkan masuk ke Unpad. Pihak sekolah kini mengaku lebih optimis dengan pendekatan ini.
”Yuk, mana yang terbaik dari kita, mana yang mau masuk Unpad, kita kawal dari awal. Jadi bukan hanya sekadar kuotanya saja, tetapi anak-anak kitanya juga berkualitas. Kita dorong itu,” tegas Citra.
Terkait wacana skema bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa jalur mandiri, Citra meluruskan bahwa hal tersebut belum dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertulis karena masih disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah. Pemkab memilih fokus membiayai program bimbel pendampingan terlebih dahulu.
”Besok kalau bimbingan sudah berjalan, Pemda akan support. Bantuan pendidikan nantinya juga akan dipertimbangkan secara selektif melihat kondisi ekonomi keluarga siswa yang benar-benar kurang mampu agar tepat sasaran,” ucapnya.
Sebagai informasi, saat ini PSDKU Unpad Pangandaran tercatat memiliki 5 program studi dengan total mahasiswa aktif berkisar antara 1.100 hingga 1.200 orang. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab dan Unpad juga menyepakati optimalisasi pemanfaatan lahan main station kampus di Pangandaran serta rencana evaluasi program studi alternatif yang sesuai dengan arah pembangunan daerah.
Tinggalkan Balasan