PANGANDARAN, CEKBER.com – Para kepala desa se-Kabupaten Pangandaran meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan meninjau ulang rangkaian kegiatan perayaan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran agar diselenggarakan sesederhana mungkin.
Aspirasi tersebut disuarakan melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pangandaran. Para kepala desa menilai, euforia seremonial hari jadi daerah tidak sejalan dengan situasi kas desa yang kian terbatas serta kondisi sosial masyarakat di tingkat akar rumput yang sedang didera kesulitan.
Ketua DPC Apdesi Kabupaten Pangandaran, Dedi Hermawan menegaskan, sikap ini lahir dari kegelisahan bersama para kepala desa yang menghadapi langsung dinamika di lapangan.
Seremonial Dinilai Membebani Kas dan Operasional Desa
Dedi mengungkapkan, kondisi fiskal pemerintah desa saat ini berada di bawah tekanan berat akibat pemangkasan dan penyesuaian alokasi anggaran, baik dari pusat maupun program bantuan provinsi yang dialihkan.
Di tengah beban tersebut, keterlibatan desa dalam rangkaian peringatan Milangkala justru menuntut biaya operasional yang dinilai tidak sedikit. Biaya itu terserap untuk latihan paduan suara selama berminggu-minggu, pengadaan seragam, kebutuhan logistik konsumsi, hingga partisipasi karnaval atau arak-arakan seni.
”Kebutuhan untuk rangkaian kegiatan itu cukup besar. Latihan paduan suara saja butuh waktu berminggu-minggu, belum seragam dan konsumsi dari awal sampai hari puncak. Anggaran Rp10 juta saja tidak akan cukup. Para kepala desa tentu sangat terbebani jika seremonial ini dipaksakan,” terang Dedi.
Kepala Desa Bersuara: Tak Elok Euforia di Tengah Krisis Warga
Selain persoalan teknis anggaran, para kepala desa se-Kabupaten Pangandaran menyoroti beban moral mereka terhadap kondisi warga. Saat ini sebagian besar masyarakat di pedesaan tengah berjuang melawan krisis air bersih dan ancaman gagal panen akibat kekeringan lahan pertanian.
Beban sosial kian terasa dengan padatnya fasilitas layanan kesehatan serta meningkatnya angka warga yang sakit hingga meninggal dunia.
”Masyarakat kita di bawah sedang kesulitan air bersih dan gagal panen. Pandangan masyarakat tentu beragam melihat situasi ini. Rasanya sangat kurang elok kalau pemerintah dan aparatur desa malah berhura-hura atau berjoget ria di tengah penderitaan warga. Kami para kepala desa merasakan betul beban moral tersebut,” tegasnya.
Dorong Doa Bersama dan Pengalihan ke Agenda Esensial
Dedi menegaskan, para kepala desa bukannya antipati atau menolak memeriahkan hari kelahiran Kabupaten Pangandaran. Dukungan terhadap kemajuan daerah tetap menjadi komitmen seluruh kades, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan momentum (timing) dan kepekaan sosial.
Apdesi mendorong agar peringatan hari jadi ke-14 dipusatkan pada kegiatan bermunajat dan doa bersama. Seperti istigasah demi keselamatan dan pemulihan daerah.
”Demi Pangandaran tentu kami sangat mendukung, ini hanya masalah waktu dan situasi. Kami menyarankan perayaan digelar sesederhana mungkin. Jauh lebih bermakna jika kita mengadakan doa bersama atau istigasah memohon agar alam kembali bersahabat dan masyarakat Pangandaran keluar dari masa-masa sulit,” ucap Dedi.
Tinggalkan Balasan