PANGANDARAN, CEKBER.com – Bea Cukai Tasikmalaya memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ribuan botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hasil penindakan di wilayah Priangan Timur. Total barang yang dimusnahkan memiliki nilai mencapai Rp4,81 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2,41 miliar.

Pemusnahan barang kena cukai (BKC) ilegal tersebut dilaksanakan di Pendopo Bupati Pangandaran, Jalan Alun-alun Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Kamis 19 November 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus perlindungan masyarakat dari peredaran barang ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, Finari Manan mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan hasil sinergi Bea Cukai Tasikmalaya bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, pemberantasan barang kena cukai ilegal tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk melindungi masyarakat dan menjaga penerimaan negara.

“Sinergi lintas instansi ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus menjaga kepentingan masyarakat dan negara,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Hasil 500 Kali Penindakan

Barang yang dimusnahkan merupakan akumulasi hasil 500 kali penindakan selama periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026. Seluruh barang tersebut telah ditetapkan statusnya sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).

Dari hasil penindakan tersebut, terdapat 3.129.176 batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai Rp4.649.937.660. Potensi kerugian negara dari komoditas tersebut diperkirakan sebesar Rp2.336.217.136.

Selain rokok ilegal, petugas juga mengamankan 1.880 botol minuman mengandung etil alkohol atau sekitar 1.069,41 liter. Nilai barang tersebut mencapai Rp161.858.400, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp82.648.275.

Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp4.811.796.060. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan tercatat sebesar Rp2.418.865.411. Penindakan tersebut juga menghasilkan sanksi administrasi berupa denda dengan total Rp248.087.000.

Libatkan Tujuh Pemerintah Daerah

Pemusnahan ini melibatkan kolaborasi sejumlah pemerintah daerah, yakni Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis, bersama unsur TNI, Polri, serta Kejaksaan.

Sinergi tersebut dijalankan melalui skema pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), yang salah satunya mendukung kegiatan penegakan hukum di bidang cukai.

Adapun proses pemusnahan dilakukan menggunakan metode berbeda sesuai karakteristik barang.

Rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar di PT Albasi Layung Indonesia, Jalan Lingkar Selatan, Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.
Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat atau stoomroller.

Masyarakat Diminta Tidak Membeli Rokok Ilegal

Bea Cukai menegaskan peredaran rokok dan minuman beralkohol ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran aturan cukai. Praktik tersebut juga berdampak terhadap persaingan usaha, penerimaan negara, serta perlindungan konsumen.

Rokok ilegal, misalnya, dapat merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan cukai. Sedangkan minuman mengandung etil alkohol ilegal berpotensi membahayakan masyarakat apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan, pengawasan, dan standar yang berlaku.

“Karena itu, partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memutus rantai peredaran barang ilegal,” ujar Finari.

Bea Cukai Tasikmalaya mengimbau masyarakat agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok dan minuman beralkohol ilegal.

Masyarakat yang menemukan indikasi peredaran barang kena cukai ilegal juga diminta segera melaporkannya melalui Bravo Bea Cukai di nomor 1500225 atau layanan pengaduan Bea Cukai Tasikmalaya di 08112002321.

Melalui penindakan dan pemusnahan tersebut, Bea Cukai bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berharap pengawasan semakin kuat. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim perdagangan yang tertib, sehat, serta berkeadilan.