PANGANDARAN, CEKBER.com – Suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran mendadak hening bercampur haru pada Jumat siang, 9 Oktober 2026. Mantan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, tak kuasa membendung air matanya saat meluapkan kekecewaan mendalam atas hilangnya empati pemerintah daerah terhadap penderitaan rakyat.
Momen emosional itu meletup dalam forum Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran sekaligus Mitigasi Dampak El Nino dan Kemarau Panjang. Di hadapan pimpinan dewan dan jajaran pejabat daerah, Jeje menilai perhelatan seremonial pesta milangkala terasa ironis di tengah bencana kekeringan parah yang menjerat warga.
Air Mata untuk Warga yang Menjerit Krisis Air
Dengan suara bergetar dan tatapan mata berkaca-kaca, Jeje mengkritik keras sikap santai pimpinan daerah yang justru asyik mematangkan rangkaian hiburan milangkala. Padahal di pelosok desa, ribuan warga harus berjuang keras mengantre air bersih.
”Miris saya mendengarnya. Empati terhadap situasi tidak ada sama sekali,” kata Jeje sambil mengusap sudut matanya. “Menangis saya. Rakyat sedang susah air, mengantre dua minggu, kok kita malah mau joget-joget? Rasa kepekaan pemimpin terhadap kondisi yang ada ke mana?”
Menurut Jeje, pemerintah semestinya memprioritaskan langkah taktis penanggulangan darurat kekeringan. Ia menyayangkan ketiadaan paparan peta mitigasi komprehensif dari BPBD mengenai wilayah terdampak krisis air bersih dan ancaman sanitasi kesehatan.
Soroti Pemborosan Anggaran dan Beban Desa
Jeje juga membedah potensi beban keuangan yang harus ditanggung desa demi menyukseskan gelaran lomba dan festival hari jadi. Meski dalih yang disampaikan anggaran resmi tak menyedot APBD besar, ia mengkalkulasi mobilisasi desa justru memicu pengeluaran terselubung yang rawan pelanggaran.
”Ada 93 desa. Kalau masing-masing harus ikut lomba, sewa odong-odong, beli kostum, katakanlah habis Rp10 juta per desa, itu sudah hampir Rp1 miliar uang keluar. Dari mana anggarannya? Itu uang rakyat,” tegas Jeje.
Ia mengingatkan potensi jerat hukum bagi aparatur desa maupun SKPD jika memaksakan pungutan atau pergeseran mata anggaran tanpa landasan regulasi yang sah. “Ingat, Anda berpotensi diperiksa oleh APH (aparat penegak hukum). Jangan sampai persoalan anggaran ini menyeret banyak pihak ke ranah hukum,” ujarnya mengingatkan.
Pemimpin Bukan di Hutan Rimba
Menutup pernyataannya, mantan orang nomor satu di Pangandaran itu mengingatkan agar momentum ulang tahun ke-14 daerah dimaknai sebagai ajang introspeksi diri, bukan pesta pencitraan.
”Kita ini bukan memimpin di hutan rimba. Ada rakyat, ada masyarakat yang jeritannya harus didengar. Jangan tunggu rakyat bergerak dengan caranya sendiri karena merasa aspirasinya dibungkam,” tutur Jeje.
Tinggalkan Balasan