BERITA PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran mengambil langkah strategis dalam pengelolaan aset daerah dengan beralih dari skema pembelian ke sistem sewa untuk kendaraan operasional dinas.
Dalam kebijakan terbaru, Pemkab memutuskan untuk tidak membeli delapan unit mobil dinas baru, melainkan memilih opsi sewa jangka panjang.
Langkah ini dinilai sebagai upaya brilian untuk menekan beban belanja modal dalam APBD, sekaligus memangkas biaya pemeliharaan kendaraan yang kerap membengkak setiap tahunnya.
Efisiensi Jangka Panjang
Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setda Pangandaran Dede Heryanto menjelaskan, keputusan ini didasari oleh kajian mendalam mengenai efisiensi keuangan daerah.
Menurutnya, sistem sewa memberikan kepastian biaya operasional yang lebih terukur dibandingkan memiliki aset sendiri.
”Dengan sistem sewa, Pemkab tidak lagi dibebani biaya perawatan rutin, perbaikan kerusakan, hingga pengurusan pajak tahunan. Semuanya sudah menjadi tanggung jawab pihak penyedia,” ujar Dede.
Fokus pada Fungsi, Bukan Kepemilikan
Dede menambahkan, delapan unit mobil tersebut akan dialokasikan untuk menunjang mobilitas pejabat eselon dan operasional kedinasan yang memiliki intensitas perjalanan tinggi.
Ia menekankan bahwa dalam manajemen aset modern, fungsi kendaraan jauh lebih penting daripada status kepemilikan fisik yang nilainya terus menyusut.
”Nilai depresiasi atau penyusutan kendaraan sangat tinggi setiap tahunnya. Dengan menyewa, kita selalu mendapatkan kendaraan dalam kondisi prima dan layak jalan tanpa memikirkan harga jual kembali yang anjlok atau biaya servis besar di masa depan,” terangnya.
Belajar dari Swasta
Langkah yang ditempuh melalui Bagian Barjas ini mengadopsi pola manajemen korporasi modern yang lebih memilih operating lease. Di tengah kondisi fiskal daerah yang harus dikelola dengan sangat hati-hati, kebijakan ini menjadi preseden baik bagi tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil (result-oriented).
Diharapkan, pengalihan anggaran dari pembelian aset ke sistem sewa ini dapat dialokasikan kembali untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan atau penguatan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran.
