PANGANDARAN, CEKBER.com – Peringatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran menjadi momentum evaluasi pembangunan daerah. Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan, persoalan krisis air bersih, keterbatasan fiskal, dan pemerataan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran dan DPRD agar memperkuat sinergi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak.
Dalam Rapat Paripurna Milangkala ke-14 di Gedung DPRD Pangandaran, Minggu 25 Oktober 2026, Erwan menegaskan, kemajuan daerah tidak dapat dicapai melalui kerja pemerintah secara parsial. Kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan diperlukan agar kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mengusung tema “Ngahiji dina Rasa, Ngawujud dina Karya, Mawa Pangandaran Melesat Nepi ka Jaya”, Erwan meminta pemerintah daerah mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Kemajuan daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh tingkatan pemerintahan,” kata Erwan.
Krisis Air Bersih Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Erwan adalah krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Ia menyayangkan masih adanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, padahal Pangandaran memiliki sejumlah potensi sumber mata air.
Erwan meminta Pemkab bersama DPRD segera menginventarisasi sumber-sumber mata air yang masih dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Jangan sampai kita mewarisi anak-anak kita air mata, kita harus mewarisi mata air. Tolong segera inventarisasi di mana saja mata air yang masih bisa kita andalkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh tingkatan pemerintahan agar tidak terjebak ego sektoral maupun saling melempar tanggung jawab karena perbedaan kewenangan.
Menurut Erwan, persoalan yang dihadapi masyarakat Pangandaran harus diselesaikan melalui koordinasi bersama, baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
Pemprov Jawa Barat, lanjutnya, siap membantu upaya pemenuhan fasilitas air bersih bagi masyarakat Pangandaran.
Selain persoalan air bersih, Erwan meminta pemerintah daerah memperkuat kemampuan literasi dasar anak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebersihan destinasi wisata, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan pelayanan kepada wisatawan juga perlu menjadi perhatian.
Di wilayah pesisir, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus terus ditingkatkan, termasuk melalui kejelasan rute dan rambu evakuasi. Sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal pun perlu mendapat perhatian sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Erwan berharap Milangkala ke-14 tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian persoalan daerah.
Citra Paparkan Capaian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menyampaikan, perjalanan 14 tahun Kabupaten Pangandaran diwarnai berbagai capaian pembangunan, sekaligus tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap.
Dalam rapat paripurna yang sama, Citra memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah pada 2025-2026. Pertumbuhan ekonomi Pangandaran tercatat mencapai 5,64 persen, angka kemiskinan sebesar 8,03 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,91 persen.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,66.
Meski demikian, Citra menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka statistik. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana manfaat kebijakan pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Arah kebijakan kami fokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata Citra, akan terus mengoptimalkan potensi pariwisata, pertanian, perikanan, dan kebudayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kewajiban Keuangan dan Pembangunan Infrastruktur
Dari sisi fiskal, Citra mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa kewajiban keuangan yang harus diselesaikan. Karena itu, pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati dengan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyebutkan, beban kewajiban keuangan yang mencapai Rp376,4 miliar pada akhir 2024 berhasil ditekan menjadi Rp218 miliar pada 2026. Dengan demikian, kewajiban yang telah diselesaikan mencapai sekitar Rp158,4 miliar.
“Keterbatasan anggaran tidak akan menyurutkan komitmen kami untuk terus bekerja, memperbaiki kekurangan, serta memaksimalkan potensi daerah,” kata Citra.
Untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan menggerakkan perekonomian desa, Pemkab Pangandaran juga menyiapkan program Desa Melesat yang mulai berjalan pada November 2026.
Program tersebut diarahkan pada pembangunan jalan desa secara bertahap, dengan sasaran awal sekitar 30 desa.
Peningkatan akses jalan diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian, memudahkan mobilitas masyarakat, memperluas akses pendidikan, serta membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa.
RSUD Pandega Kembangkan Layanan Rujukan
Di sektor kesehatan, Pemkab Pangandaran terus mendorong peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan. RSUD Pandega dikembangkan untuk memperkuat layanan rujukan, khususnya dalam penanganan penyakit katastropik, seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan ginjal atau KJSU.
Selain itu, poliklinik THT-BKL yang melayani gangguan telinga, hidung, tenggorokan, serta bedah kepala dan leher telah diresmikan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Citra menegaskan, pembangunan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Memasuki usia ke-14, tantangan Pangandaran bukan hanya mempertahankan capaian pembangunan, melainkan memastikan kemajuan tersebut berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan mendasar yang masih dirasakan warga.
Kolaborasi pemerintah kabupaten, DPRD, dan Pemprov Jawa Barat menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan tidak sekadar tercatat dalam indikator, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan