BERITA PANGANDARAN – Bupati Pangandaran Citra Pitriyami kembali menunjukkan taringnya dalam menertibkan kawasan wisata Pantai Pangandaran. Dalam sebuah video yang viral, Citra tertangkap kamera tengah mencecar petugas dan pengelola kawasan terkait ketidakteraturan parkir dan carut-marutnya data pedagang di zona wisata.
Langkah ini bukan sekadar seremoni. Citra tampak geram saat menemukan kendaraan roda empat terparkir di area yang seharusnya steril. Ia langsung mendatangi pemilik kendaraan dan petugas di lokasi untuk mempertanyakan siapa yang memberi izin parkir di zona terlarang tersebut.
Persoalan Data yang Tak Kunjung Beres
Salah satu poin paling tajam yang disoroti Citra adalah ketidakpahaman petugas terhadap kondisi lapangan di zona mereka sendiri. Citra menekankan bahwa setiap petugas wajib mengantongi data detail mengenai siapa saja yang beraktivitas di wilayah tugasnya.
”Siapa yang bertugas, siapa yang mengamankan, teman-teman harus tahu. Jumlah pedagang asongan berapa, pemilik ATV siapa saja, harus paham,” tegas Citra dalam video tersebut.
Baginya, koordinasi yang lemah adalah akar dari kesemrawutan yang selama ini dikeluhkan wisatawan.
Citra juga tak segan memberikan peringatan keras bagi para pengelola dan petugas yang dinilai bekerja setengah hati.
”Saya tidak suka kerja yang hanya gugur kewajiban. Kalau diajak bicara tetap begitu-begitu saja, ya sudah (putus perjanjiannya),” ujarnya dengan nada bicara yang rendah namun penuh penekanan.
Menuju Standar Wisata Baru
Aksi “bersih-bersih” ini dipandang sebagai upaya Citra untuk mereformasi wajah pariwisata Pangandaran yang kerap dituding kumuh saat musim liburan tiba. Ia menuntut adanya komitmen nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.
Efek dari sidak ini mulai terasa. Sejumlah area yang sebelumnya dipenuhi parkir liar kini mulai terlihat lebih longgar. Namun, tantangan sesungguhnya adalah konsistensi petugas di lapangan setelah kamera tak lagi menyorot aksi sang Bupati.
Apa yang Perlu Ditindaklanjuti?
Bupati Citra tampaknya tidak akan berhenti di sini. Ia mengisyaratkan akan adanya evaluasi berkala dan penataan ulang kontrak kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pantai.
