JAKARTA, CEKBER.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi ambisi besar pemerintah kini menuai kritik tajam. Alih-alih memperbaiki gizi nasional secara efektif, program ini justru dituding memicu pemborosan anggaran dalam skala raksasa.
Studi internal terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap fakta mencengangkan: potensi kerugian negara akibat makanan yang terbuang mencapai Rp 1,27 triliun setiap pekannya. Angka ini muncul dari tingginya angka penolakan atau makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh para penerima manfaat.
Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menyoroti keresahan yang mulai menjalar di kalangan orang tua siswa. “Makanannya itu banyak yang dibuang dan belum ada yang bisa meng-capture sebenarnya loss-nya itu seberapa,” ujar Isnawati dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 23 Februari 2026.
Dua Skenario Kebocoran Anggaran
Dalam hitungan CELIOS, kebocoran anggaran ini dipetakan ke dalam dua kemungkinan pahit. Pada skenario minimal, diperkirakan ada sekitar 62 juta porsi makanan yang terbuang setiap minggu. Jika dirupiahkan, nilai ini setara dengan Rp 622 miliar yang menguap begitu saja dalam tujuh hari.
Namun, angka tersebut bisa membengkak drastis jika tingkat penolakan di lapangan lebih tinggi. Pada skenario maksimal, Isnawati menyebut potensi kerugian bisa menyentuh angka Rp 1,27 triliun per minggu. Pemborosan ini terasa kontras dengan alokasi APBN yang digelontorkan pemerintah, yakni sebesar Rp 62 triliun pada kuartal pertama tahun ini, naik signifikan dari realisasi tahun lalu yang berada di angka Rp 51,5 triliun.
Setara Iuran BPJS Jutaan Rakyat
CELIOS memberikan gambaran konkret mengenai “biaya peluang” dari dana yang terbuang tersebut. Jika diasumsikan dalam satu bulan, dana yang hangus pada skenario minimal saja sudah setara dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 15,5 juta jiwa selama satu bulan penuh.
Bahkan, jika menggunakan skenario maksimal, uang rakyat yang terbuang setiap bulannya sebenarnya sanggup membiayai iuran BPJS untuk 31,6 juta jiwa. “Jadi sebenarnya uang yang terbuang sebanyak itu dalam per minggunya bisa untuk membayar BPJS masyarakat secara gratis,” tegas Isnawati.
Rekomendasi: Reformasi Total atau Terus Memboros
Melihat besarnya risiko fiskal tersebut, CELIOS melayangkan rekomendasi keras kepada pemerintah: segera lakukan moratorium sementara. Langkah ini dinilai mendesak untuk menghentikan pendarahan anggaran sebelum dilakukan reformasi total pada tata kelola dan distribusi.
Ada tiga poin utama yang ditekankan oleh CELIOS dalam rekomendasinya:
- Moratorium Program: Penghentian sementara operasional MBG untuk mengevaluasi efektivitas di lapangan.
- Reformasi Tata Kelola: Memperbaiki rantai distribusi agar makanan yang sampai ke tangan siswa benar-benar layak dan sesuai selera, sehingga tidak berakhir di tempat sampah.
- Audit Transparan: Melakukan evaluasi menyeluruh secara terbuka guna mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar di masa depan.
”Rekomendasi kami konsisten, yaitu moratorium, reformasi total MBG dan audit transparan, sehingga mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar,” ucap Isnawati.
Analisis Singkat: Kebijakan MBG kini berada di persimpangan jalan. Tanpa adanya perbaikan sistemik pada proses distribusi dan selera penerima, program ini berisiko hanya menjadi proyek mercusuar yang membebani kas negara tanpa dampak kesehatan yang nyata bagi generasi mendatang.
