GAGASAN, CEKBER.com – Pangandaran kini tengah dirundung nestapa. Gelombang besar yang menghantam bukan berasal dari laut, melainkan dari layar ponsel. Investasi digital bertajuk MBAstack Limited Company telah meninggalkan lubang menganga di kantong warga. Data terbaru menyebutkan angka yang mengerikan: sekitar 2.250 orang di Pangandaran dan sekitarnya terjerat, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Namun, yang membuat duka ini berubah menjadi amarah adalah ketika audiensi Aliansi Rakyat Pangandaran Bergerak (ARPB) mengungkap fakta getir di gedung DPRD. Di tengah ribuan nama warga kecil yang menjadi korban, terselip nama-nama anggota dewan yang terhormat. Ini adalah potret fenomena gunung es dari sebuah pengkhianatan amanah yang sistemik.
Inang di Tengah Ingar-Bingar “Passive Income”
Skala korban sebanyak 2.250 jiwa dalam satu kabupaten adalah bukti betapa efektifnya mesin manipulasi kepercayaan bekerja. Ada tiga dosa besar yang patut kita bedah:
- Legitimasi Semu dari Kursi Terhormat: Bagi warga awam, keterlibatan anggota DPRD bukan sekadar urusan pribadi. Di mata konstituen, “gelar” anggota dewan adalah stempel keamanan. Ketika wakil rakyat ikut memamerkan keuntungan dari aplikasi tak berizin, mereka sejatinya sedang menggiring ribuan warganya masuk ke dalam perangkap.
- Miliaran yang Menguap: Angka miliaran rupiah yang hilang adalah modal kerja yang mati. Uang yang seharusnya berputar untuk memajukan UMKM di Pangandaran kini lenyap ke server luar negeri, meninggalkan ribuan keluarga dalam jerat utang dan keputusasaan.
- Krisis Teladan: Sungguh memilukan melihat mereka yang digaji oleh negara untuk mengawasi regulasi, justru menjadi “inang” bagi skema Ponzi digital. Bagaimana mungkin mereka bisa menyuarakan perlindungan konsumen jika jari mereka sendiri ikut menekan tombol “deposit” di aplikasi ilegal?
”DPRD Pangandaran saat ini bukan sedang menghadapi masalah hukum biasa, melainkan sedang menghadapi kiamat kepercayaan. Jika wakil rakyatnya saja tak mampu membedakan investasi dan ilusi, kepada siapa rakyat harus menaruh harapan?”
Menunggu Ketegasan di Meja Hijau
Langkah Polres Pangandaran membuka posko pengaduan adalah awal yang baik, namun publik menunggu lebih dari sekadar pendataan. Dengan korban ribuan orang, ini adalah kejahatan luar biasa. Penegakan hukum harus masuk ke jantung persoalan: siapa yang menjadi motor penggerak di daerah?
Jika benar ada oknum anggota dewan yang berperan sebagai manajer wilayah atau perekrut aktif (upline), maka tindakan tegas dari Badan Kehormatan DPRD dan aparat hukum menjadi harga mati. Tidak boleh ada perisai politik bagi mereka yang telah membantu “menjual” masa depan ribuan warga Pangandaran demi komisi sesaat.
Pangandaran butuh pemimpin yang melek literasi, bukan yang ikut-ikutan berburu rente digital. Jangan biarkan 2.250 warga tersebut menanggung beban sendiri, sementara para elitenya sibuk mencuci tangan di balik dalih “kami juga korban.”
