”Sambil menikmati pisang goreng dan kopi, mari membaca jejak Kusdiana. Sosok di balik layar yang memastikan mesin birokrasi Pangandaran tetap melaju kencang.”
PANGANDARAN – Sore di Pangandaran tak pernah gagal menawarkan romansa sederhana. Debur ombak sayup-sayup terdengar, beradu dengan aroma manis pisang goreng yang baru diangkat dari penggorengan.
Di hadapan secangkir kopi hitam yang mulai mendingin, pikiran saya tidak melayang pada lonjakan wisatawan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kemarin yang naik dua kali lipat. Pikiran saya justru tertuju pada sosok yang bekerja dalam senyap di gedung pemerintahan kabupaten: Dr. H. Kusdiana, M.M.
Sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, nama Kusdiana mungkin tak sementereng politisi di baliho jalanan. Namun, dalam orkestrasi birokrasi, Sekda adalah dirigen sesungguhnya. Dan sore ini, ditemani kudapan khas pesisir, rasanya tepat menakar ulang apa yang telah ia kerjakan.
Koki di Dapur Birokrasi
Ibarat pisang goreng yang tersaji di meja, publik hanya menikmati hasil akhirnya: renyah dan manis. Orang jarang memikirkan siapa yang meracik adonan dan menjaga kestabilan api.
Dalam konteks Pemkab Pangandaran, Kusdiana adalah “kepala koki”-nya. Bupati menentukan menu visi-misi, tetapi Kusdiana-lah yang memastikan dapur tetap mengebul tanpa gosong.
Buktinya ada di atas kertas, bukan sekadar klaim. Di bawah kendali administratifnya, Pangandaran berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama enam kali berturut-turut hingga 2022.
Bagi sebuah Daerah Otonom Baru (DOB), konsistensi laporan keuangan ini adalah prestasi mahal. Ini menandakan bahwa “dapur” anggaran dikelola dengan resep yang presisi dan akuntabel, mematahkan stigma bahwa daerah pemekaran rentan salah urus.
Menjaga Keseimbangan Kapal Wisata
Pangandaran bukan kabupaten biasa. Ini adalah primadona pariwisata Jawa Barat. Mengelola birokrasinya butuh keluwesan tingkat tinggi.
Tantangan Kusdiana adalah menerjemahkan ambisi percepatan infrastruktur ke dalam eksekusi yang taat aturan. Hasilnya terlihat nyata. Pada September 2024 lalu, Pemkab Pangandaran menyabet penghargaan CNN Indonesia Awards untuk kategori Outstanding Acceleration of Infrastructure Development.
Penghargaan ini bukan kebetulan. Kusdiana berhasil memanajerial “jembatan” antara percepatan fisik jalan lintas pesisir dan penataan pantai dengan administrasi yang rapi. Ia menjadi rem sekaligus gas yang proporsional.
Dampaknya terasa langsung: saat libur Nataru 2025/2026 kemarin, kunjungan wisata melonjak drastis hingga 116 persen. Infrastruktur yang ia kawal pembangunannya, kini dinikmati jutaan orang.
Birokrat Penjaga Gawang
Sambil menyeruput sisa kopi, saya teringat momen krusial pada awal 2021. Saat itu terjadi transisi kepemimpinan, dan Kusdiana ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati.
Di masa transisi yang rawan gesekan itu, ia tampil tenang. Birokrasi tetap berjalan, pelayanan publik tak macet. Ia bahkan membawa Pangandaran meraih predikat Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) dari Kemendagri. Kusdiana membuktikan bahwa loyalitas tertinggi seorang ASN adalah pada pelayanan, bukan pada intrik politik.
Kematangan emosionalnya juga teruji saat menghadapi tantangan kekosongan jabatan ASN akibat pensiun massal. Alih-alih panik, ia menerapkan sistem merit yang ketat, memastikan “gerbong” birokrasi tetap melaju meski dengan penumpang yang berganti.
Penutup: Manisnya Stabilitas
Pisang goreng di piring saya telah habis. Namun, perenungan tentang peran vital Sekda meninggalkan kesan mendalam.
Kusdiana memilih jalan sunyi di balik tumpukan berkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang juga sempat mendapat skor kinerja “Sangat Tinggi” secara nasional. Ia tak butuh sorotan lampu panggung.
Seperti kopi yang nikmat karena takaran gula dan air yang pas, stabilitas Pangandaran hari ini adalah buah racikan tangan dinginnya.
Bagi warga Pangandaran, Kusdiana adalah kabar baik yang menenangkan: bahwa di balik pesatnya pariwisata, ada penjaga gawang birokrasi yang tangguh dan teruji.
