BERITA PANGANDARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengetatan fiskal secara ekstrem di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, efisiensi adalah langkah paling rasional yang harus segera diambil untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Efisiensi ini harus dilakukan secara ekstrem. Harus puasa. Masa kita kalah sama kepompong? Kalau mau jadi kupu-kupu, harus puasa dulu,” kata Asep, Rabu 18 Juni 2025.
Menurutnya, Kabupaten Pangandaran sempat merasakan masa kejayaan setelah pemekaran. Namun, saat ini kondisi keuangan jauh dari ideal. Karena itu, pihaknya menilai tidak ada salahnya bila Pemkab mulai menahan diri dan melakukan efisiensi secara menyeluruh.
“Pembangunan yang bersifat monumental untuk sementara harus dihentikan. Fokuskan pada pembangunan yang menunjang produktivitas,” ujarnya.
Asep menyarankan, agar Pemkab lebih mengutamakan perawatan infrastruktur yang sudah ada, khususnya jalan menuju kawasan wisata. Ia mencontohkan kondisi jalan menuju Batuhiu dan Karangtirta yang rusak akibat dilewati alat berat dengan tonase melebihi kapasitas jalan.
“Perbaikan jalan ini penting karena menyangkut akses ke destinasi wisata. Dampaknya akan langsung terasa oleh masyarakat dan juga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” tuturnya.
Asep menyebutkan, DPRD telah memulai langkah efisiensi, di antaranya dengan meniadakan pembelian mobil dinas baru. Tahun 2026 pun tidak ada anggaran untuk pembelian mobil dinas. Perjalanan dinas pun dipangkas.
“Ini pentingnya strategi pengelolaan keuangan jangka pendek dan menengah dari pemerintah daerah. Harus ada progres pelunasan utang secara berkala, minimal setiap semester,” sebutnya.
