PANGANDARAN, CEKBER.com – Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan relokasi pemukiman bagi warga yang sebelumnya menempati kawasan pasar wisata (PW). Proyek yang sedang berjalan ini diharapkan menjadi solusi hunian yang lebih layak dan tertata.
Asep Noordin, didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, BPBD, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), menyoroti beberapa aspek krusial mulai dari keamanan struktur tanah hingga kelengkapan fasilitas sanitasi.
Ancaman Longsor dan Kebutuhan Terasering
Dalam tinjauannya, Asep mengungkapkan, kekhawatiran terkait kondisi geologis lokasi relokasi. Wilayah tersebut didominasi oleh tanah merah dan batuan lempung yang memiliki risiko pergerakan tanah cukup tinggi.
”Kita tahu wilayah ini memiliki tingkat kerawanan longsor yang lumayan tinggi karena struktur batu lempungnya. Saya berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah mitigasi, terutama di area belakang pemukiman harus dilakukan terasering minimal 6 meter lagi,” ujar Asep di lokasi proyek, Rabu 11 Maret 2026.
Fasilitas Umum: Sanitasi dan Infrastruktur Jalan
Selain masalah keamanan lahan, Asep juga mencatat belum adanya fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang memadai serta saluran pembuangan air yang terintegrasi. Ia menegaskan bahwa sistem drainase yang buruk dapat memperparah risiko longsor di masa depan.
”Kuncinya ada di saluran air. Harus disiapkan saluran air yang baik menggunakan U-ditch agar air tidak meresap liar ke bawah bangunan. Saya juga meminta dokumen site plan dan kebutuhan MCK segera dilengkapi,” tambahnya.
Beberapa poin penting yang menjadi catatan DPRD Pangandaran antara lain:
- Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah): Penting untuk menjaga elevasi tanah di sekitar bangunan.
- Akses Jalan: Lebar jalan harus dipastikan mampu mengakomodasi kendaraan besar, minimal truk, untuk memudahkan mobilisasi warga.
- Jaringan Listrik: Persiapan instalasi listrik harus paralel dengan pembangunan fisik.
Target Anggaran 2027
Asep Noordin menyatakan, kekurangan fasilitas pendukung ini akan diupayakan masuk dalam perencanaan anggaran.
”Mudah-mudahan di anggaran perubahan bisa mulai kita bahas, namun secara komprehensif saya kira di tahun 2027 kita bisa anggarkan kembali untuk pemenuhan sarana jalan, listrik, dan fasilitas umum lainnya,” ucapnya.
