Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menggelar media gathering di Kampung Turis. Ia menegaskan koordinasi dengan pers bukan untuk meredam berita, melainkan menjaga akurasi informasi.
BERITA PANGANDARAN – Suasana santai menyelimuti sebuah rumah makan di kawasan Kampung Turis, Pantai Pangandaran, Selasa siang, 20 Januari 2026. Di tengah debur ombak pantai selatan, jajaran kepolisian Resor (Polres) Pangandaran duduk satu meja dengan puluhan insan pers.
Pertemuan bertajuk Media Gathering ini diinisiasi langsung oleh Kepala Polres Pangandaran, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ikrar Potawari. Tujuannya bukan sekadar seremoni, melainkan merajut ulang komunikasi yang kerap tersendat antara aparat penegak hukum dan pemburu berita.
Hadir didampingi jajaran pejabat utama, mulai dari Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Intel, hingga Kasi Propam, Kapolres membuka forum dengan pernyataan tegas: polisi butuh media sebagai mitra strategis, bukan sekadar corong.
Bukan Upaya Meredam Berita
Dalam diskusinya, AKBP Ikrar menyinggung isu sensitif mengenai koordinasi pemberitaan. Ia menyadari adanya kekhawatiran bahwa koordinasi kerap diartikan sebagai upaya intervensi atau pembungkaman. Namun, lulusan Akpol ini menepis anggapan tersebut.
”Koordinasi ini tujuannya bukan untuk meredam pemberitaan,” ujar Ikrar di hadapan perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pangandaran.
Menurutnya, komunikasi satu pintu diperlukan untuk menyamakan persepsi agar informasi yang sampai ke masyarakat akurat dan berimbang. Hal ini krusial untuk mencegah tafsir liar yang bisa meresahkan publik, terutama di wilayah wisata seperti Pangandaran.
”Kami terbuka terhadap kritik dan masukan dari rekan-rekan pers. Itu bagian dari perbaikan pelayanan publik kami,” tambahnya.
Tuntutan Jurnalis: Kecepatan dan Akses
Forum tersebut tidak berjalan satu arah. Para jurnalis dari berbagai platform cetak, daring, dan televisi, memanfaatkan momen ini untuk menumpahkan kendala di lapangan.
Perwakilan jurnalis menyoroti lambatnya respons konfirmasi pada momen-momen krusial. Mereka mendesak adanya kejelasan mengenai siapa pejabat yang berwenang memberikan statement resmi (narasumber), terutama saat terjadi peristiwa besar yang menjadi sorotan publik. Kecepatan polisi dalam memberikan keterangan resmi dinilai vital untuk menangkal hoaks yang kerap beredar lebih cepat di media sosial.
Merespons hal itu, jajaran Polres Pangandaran berkomitmen memperbaiki mekanisme komunikasi agar lebih adaptif dan responsif.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik sinergitas yang lebih konkret. Bagi Pangandaran, daerah yang menggantungkan denyut nadinya pada pariwisata, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah aset mahal. Dan di sana, kolaborasi polisi yang transparan dan media yang kritis menjadi kuncinya.
