GAGASAN, CEKBER.com – Opini redaksi sering kali mencium aroma perubahan jauh sebelum pengumuman resmi mengetuk pintu pendopo. Di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, transisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) pasca-era Kusdiana bukan sekadar rotasi rutin birokrasi. Ini adalah pertaruhan untuk menjaga stabilitas daerah yang sedang berupaya mandiri secara fiskal.
Nama Idi Kurniadi, S.IP., MM., yang kini menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), muncul ke permukaan bukan sebagai kejutan, melainkan konsekuensi logis. Dari bisik-bisik di kantong-kantong diskusi tokoh masyarakat yang memilih anonimitas demi menjaga etika politik, ada tiga alasan fundamental mengapa Idi dianggap “obat” bagi tantangan Pangandaran ke depan.
Paham Peta, Bukan Sekadar Turis
Pertama, faktor putra daerah. Dalam kacamata sosiologi politik Pangandaran, kepemimpinan yang berakar pada lokalitas bukan soal sentimen sempit. Ini soal pemahaman terhadap “ruh” wilayah. Sebagai orang asli Pangandaran, Idi memiliki modal sosial yang kuat untuk menjembatani kepentingan elit politik dengan dinamika masyarakat akar rumput yang kerap kali unik.
Panglima Anggaran yang Teruji
Kedua, dan yang paling krusial, adalah penguasaan teknokratis terhadap APBD. Sebagai nakhoda BKAD, Idi adalah orang yang paling tahu di mana “lubang” dan di mana “sumber” keuangan daerah. Di tengah tekanan ekonomi global yang berimbas pada dana transfer pusat, Pangandaran butuh Sekda yang bukan sekadar administratif, tapi seorang arsitek keuangan. Memilih orang yang sudah “khatam” soal arus kas daerah akan memangkas waktu adaptasi yang mahal harganya.
Loyalitas yang Tegak Lurus
Ketiga, integritas yang tegak lurus. Dalam birokrasi, loyalitas sering kali disalahartikan sebagai kepatuhan buta. Namun, dalam konteks Sekda, tegak lurus berarti komitmen pada regulasi dan visi pimpinan daerah tanpa terjebak dalam faksionalisme yang merusak. Karakter Idi yang stabil dianggap mampu menjadi “penengah” sekaligus “eksekutor” kebijakan yang andal.
”Sekda adalah jantung birokrasi. Jika jantungnya tidak selaras dengan ritme daerah, maka seluruh organ pemerintahan akan lumpuh.”
Masa depan Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia memerlukan manajemen pemerintahan yang presisi. Sosok Idi Kurniadi menawarkan kombinasi antara kedekatan emosional (putra daerah), kematangan manajerial (ahli anggaran) dan stabilitas karakter.
Kini, bola panas ada di tangan tim pansel dan pimpinan daerah. Apakah mereka akan memilih jalur aman dengan promosi internal yang sudah teruji, atau bereksperimen di tengah situasi yang menuntut kepastian? Jika melihat rekam jejak, Idi Kurniadi bukan hanya sekadar calon; ia adalah kebutuhan.
