PANGANDARAN, CEKBER.com – Di balik keriuhan peluncuran program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), aroma tidak sedap mulai tercium dari dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Bukan aroma bumbu dapur, melainkan keluhan warga soal menu basi hingga porsi yang dianggap tak manusiawi jika disandingkan dengan alokasi anggaran negara.
Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran Jeje Wiradinata mengambil langkah tak populer di tengah godaan “kue” anggaran yang menggiurkan. Ia secara tegas melarang seluruh barisan kader partai, termasuk mereka yang duduk di kursi empuk DPRD untuk menyentuh sisi operasional maupun pengelolaan program tersebut.
”Saya sudah larang kader untuk terlibat di MBG, bahkan sebelum ada surat edaran resmi dari DPP (PDI Perjuangan),” ujar Jeje dengan nada getir saat ditemui di Pangandaran, Sabtu siang, 28 Februari 2026.
Syahwat Rente di Balik Anggaran Rp 10 Ribu
Keputusan Jeje bukan tanpa alasan. Informasi yang beredar di lingkaran elite politik lokal menyebutkan, margin keuntungan dari pengadaan makan siang ini cukup besar. Dengan patokan anggaran Rp 10 ribu per porsi, spekulasi mengenai pemangkasan kualitas demi mengejar profit menjadi rahasia umum.
”Kalau melihat keuntungan, saya dengar memang besar. Tapi sebagai kader partai yang dekat dengan masyarakat, kami memilih tidak terlibat. Lebih baik mengawasi dan mengingatkan,” kata Jeje.
Langkah “cuci tangan” dari sisi operasional ini diambil untuk menghindari konflik kepentingan. Jeje menyadari, jika kader partai ikut mengelola dapur, maka fungsi pengawasan legislatif akan lumpuh total. “Kalau semua elite politik ikut mengelola, siapa yang akan mengingatkan ketika ada masalah?” tanyanya retoris.
Realita di Meja Makan: Dari Porsi Kecil hingga Makanan Basi
Dalam beberapa pekan terakhir, laporan mengenai buruknya kualitas MBG di Pangandaran terus bermunculan. Warga penerima manfaat mengeluhkan kondisi makanan yang tidak layak konsumsi, mulai dari sayur yang mulai berlendir hingga nasi yang sudah tidak segar.
Persoalan ini memicu kecurigaan adanya ketidaksesuaian antara nilai gizi yang dijanjikan dengan realisasi di lapangan. Jeje menegaskan, posisi PDI Perjuangan saat ini adalah sebagai “anjing penjaga” yang akan memastikan transparansi pengelolaan, mulai dari pemilihan menu hingga kandungan kalori yang sampai ke tangan siswa.
”Korupsi itu biasanya tergantung pada dua hal: sikap dan adanya kesempatan. MBG ini sangat rawan jika tidak diawasi secara ketat,” tutur mantan Bupati Pangandaran tersebut.
Instruksi Tegak Lurus: Siap Jadi Oposisi Lokal
Senada dengan Jeje, anggota DPRD Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Hesti Mulyati memastikan, instruksi untuk menjauh dari proyek ini telah dipatuhi oleh seluruh mesin partai. Ia menegaskan, tugas mereka saat ini adalah memastikan anggaran negara tidak menguap di tangan para pemburu rente.
”Kita dan kader lainnya harus siap tidak ikut-ikutan bermain di MBG karena ini perintah partai,” tegas Hesti.
Meskipun PDI Perjuangan di Pangandaran memiliki pengaruh besar di jajaran eksekutif, Hesti menegaskan, mereka tidak akan menjadi pelindung bagi pengelola yang nakal. Setiap temuan warga akan diproses melalui mekanisme resmi di DPRD untuk dilaporkan langsung kepada Bupati.
”Kami tidak dalam posisi sebagai eksekutor yang bisa memberhentikan pengelola secara langsung. Namun, kami akan pastikan setiap aduan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ucap Hesti.
Pertaruhan kredibilitas kini berada di tangan para pengelola SPPG. Di Pangandaran, mata banteng kini mengawasi setiap sendok nasi yang dibagikan kepada anak-anak sekolah, memastikan tak ada lagi menu basi yang tersaji.
