ANGKA 2.390 bukan sekadar statistik. Bagi Kepolisian Resor Pangandaran, itu adalah jumlah laporan pengaduan. Namun bagi kita, angka tersebut adalah cermin retak dari fondasi ekonomi dan literasi digital di beranda selatan Jawa Barat. Skandal investasi yang dikelola oleh MBAstack Limited Company kini bukan lagi sekadar urusan “dompet yang terkuras”, melainkan ujian serius bagi integritas kepemimpinan lokal.
Munculnya nama seorang anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dalam daftar pemeriksaan saksi oleh penyidik menjadi titik balik yang krusial. Meski statusnya masih sebagai saksi yang mengklarifikasi alur informasi dari jejaring di Tasikmalaya, keterlibatan figur publik dalam pusaran investasi diduga ilegal ini menyisakan pertanyaan besar: Di mana posisi perlindungan tokoh publik terhadap rakyatnya?
Beban Moral Sang Legislator
Dalam sosiologi masyarakat pedesaan dan kota kecil seperti Pangandaran, tokoh publik, terlebih anggota legislatif adalah pemegang “saham kepercayaan” terbesar. Ketika seorang tokoh “mengenalkan” atau bahkan sekadar “terlihat terlibat” dalam sebuah skema investasi, masyarakat tidak melihat legalitas OJK; mereka melihat stempel legitimasi dari sang tokoh.
Inilah yang kita sebut sebagai efek katalisator. Sebuah aplikasi asing yang antah-berantah legalitasnya bisa dengan cepat diterima oleh ribuan warga karena masuk melalui pintu-pintu kepercayaan lokal. Jika benar ada penyalahgunaan pengaruh (influence) untuk mempromosikan skema yang belum jelas izinnya, maka ini bukan lagi sekadar khilaf informasi, melainkan krisis keteladanan.
Di Balik Janji “Profit” Instan
Kasus MBAstack adalah pola berulang dari lagu lama investasi bodong: janji keuntungan tinggi, skema yang terlihat canggih secara digital, dan pemanfaatan jejaring sosial untuk mencari korban baru. Namun, mengapa ribuan orang masih tergiur?
Pangandaran yang sedang bersolek sebagai destinasi wisata dunia ternyata masih memiliki celah literasi keuangan yang menganga. Keinginan untuk mendapatkan akselerasi ekonomi pasca-pandemi seringkali menutup logika kritis. Kita lebih mudah percaya pada “testimoni” tetangga atau tokoh politik daripada memeriksa daftar entitas ilegal di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menanti Langkah Berani Kepolisian
Kita mengapresiasi langkah Polres Pangandaran yang menggandeng Polda Jabar dan OJK. Penelusuran transaksi digital adalah kunci. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada “kaki tangan” atau sekadar pengembalian aset yang seringkali sudah menguap.
Penyidik harus berani mengungkap aktor intelektual dan operator utama, termasuk menindak tegas siapapun yang menggunakan jabatan atau pengaruhnya untuk memuluskan praktik yang merugikan rakyat kecil. Profesionalisme kepolisian kini sedang dipertaruhkan untuk memberikan rasa keadilan bagi 2.390 pelapor.
Simpul Akhir
Skandal MBAstack harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan pemangku kepentingan untuk memasifkan edukasi keuangan hingga ke tingkat desa. Bagi para tokoh publik, kasus ini adalah peringatan keras: bahwa setiap ucapan dan dukungan Anda memiliki konsekuensi hukum dan moral yang berat.
Jangan biarkan Pangandaran hanya dikenal sebagai pesisir yang indah, tapi juga menjadi lahan subur bagi para predator investasi. Rakyat butuh perlindungan, bukan sekadar imbauan setelah uang mereka hilang.
