Berita  

Pemkab Pangandaran Tegaskan Sikap terhadap Polemik KNPI

BERITA PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat, menggelar pertemuan dengan puluhan pengurus organisasi kepemudaan (OKP) di Pendopo Bupati, Selasa 14 Januari 2025.

Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas polemik yang melanda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kabupaten Pangandaran.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas keberlangsungan organisasi kepemudaan, termasuk KNPI.

“Kami berdiskusi mencari titik temu terkait kepengurusan KNPI di Kabupaten Pangandaran saat ini,” kata Jeje, kepada wartawan.

Jeje menuturkan, sebelumnya pihaknya telah meminta penundaan Musda KNPI hingga Pilkada 2024 selesai.

Namun, Musda tetap dilaksanakan di Bandung tanpa kehadiran perwakilan pemerintah daerah.

“Saya sudah meminta agar Musda tidak dilaksanakan sebelum Pilkada selesai. Tapi permintaan itu diabaikan. Tentu saja, sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan baik,” tuturnya.

Baca juga:  Dedi Mulyadi Usulkan Nyi Roro Kidul Sebagai Branding Pariwisata Pangandaran

Jeje menilai, situasi ini merugikan KNPI yang seharusnya berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan kepemudaan.

“Sejumlah OKP juga merasa tidak dilibatkan dalam Musda itu. Ada OKP yang ikut Musda, tetapi ada juga yang sama sekali tidak tahu,” ujarnya.

Sebagai pembina organisasi kepemudaan, Jeje menyatakan komitmennya untuk meluruskan permasalahan ini agar KNPI di Pangandaran dapat berjalan dengan baik.

Pihaknya telah membentuk tim khusus yang diberi waktu satu minggu untuk berkomunikasi dengan Ketua KNPI Pangandaran terpilih.

“Keputusan apapun yang dihasilkan dari komunikasi itu akan menjadi dasar saya untuk menentukan sikap. Pembangunan kepemudaan harus berjalan baik dan KNPI harus menjadi wadah yang efektif,” tegasnya.

Baca juga:  RSUD Pandega Pangandaran Gelar Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana