PANGANDARAN, CEKBER.com – Skandal dugaan investasi bodong yang dikelola MBAstack Limited Company memasuki babak baru. Penyelidikan Polres Pangandaran kini mulai menyentuh lingkar kekuasaan lokal. Nama seorang legislator aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran berinisial D, muncul dalam daftar saksi kunci yang diperiksa penyidik.
Keterlibatan figur publik ini diduga menjadi “katalisator” bagi masifnya penyebaran aplikasi MBAstack di tengah masyarakat. Hingga Minggu 15 Februari 2026, posko pengaduan polisi telah dibanjiri sedikitnya 2.390 laporan warga yang merasa tertipu oleh janji manis keuntungan instan perusahaan tersebut.
”Promotor” atau Korban?
Pemeriksaan terhadap D menjadi krusial untuk memetakan bagaimana skema investasi ilegal ini masuk ke relung birokrasi dan komunitas di Pangandaran. Dalam pemeriksaan, politikus berinisial D ini berkilah bahwa dirinya hanyalah perpanjangan tangan informasi dari pihak luar.
”Dari hasil klarifikasi, yang bersangkutan (D) mengaku mendapatkan informasi mengenai aplikasi MBAstack dari seseorang berinisial N asal Tasikmalaya,” ungkap Kasi Humas Polres Pangandaran, Yusdiana, mewakili Kapolres AKBP Ikrar Potawari.
Meski D berstatus sebagai saksi, penyidik terus mendalami sejauh mana peran sang legislator dalam “mengampanyekan” aplikasi tersebut. Polisi kini tengah membidik sosok N di Tasikmalaya yang diduga menjadi pintu masuk utama (operator) penyebaran investasi ini ke wilayah hukum Pangandaran.
Kerja Sama Lintas Otoritas
Skala kasus yang melibatkan ribuan korban dan nilai kerugian yang diprediksi fantastis membuat Polres Pangandaran harus menarik kekuatan penuh. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah turun tangan untuk membedah isi “perut” MBAstack Limited Company.
Fokus utama tim gabungan saat ini adalah:
- Penelusuran Transaksi Digital: Melacak ke mana aliran dana ribuan warga Pangandaran bermuara.
- Audit Legalitas: Memastikan status hukum MBAstack yang diduga kuat beroperasi tanpa izin resmi di Indonesia.
- Pencocokan Data: Memverifikasi keterangan 22 saksi dengan fakta digital yang ditemukan di lapangan.
”Kami bekerja dengan asas kehati-hatian namun tetap progresif. Proses pengumpulan bahan keterangan akan terus berjalan hingga diperoleh gambaran utuh untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” tegas Yusdiana.
Dampak Sosial yang Meluas
Dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pusaran ini memicu kekhawatiran adanya penyalahgunaan pengaruh untuk meyakinkan masyarakat. Polisi mengimbau warga untuk tetap tenang namun waspada, serta segera melaporkan bukti-bukti baru melalui nomor aduan 082-133-118-110.
Komitmen kepolisian kini diuji: mampukah mereka menyentuh aktor intelektual di balik MBAstack, ataukah penyelidikan ini hanya akan berhenti di level “kaki tangan” daerah?
