BERITA PANGANDARAN – Memasuki bulan kedua tahun anggaran 2026, denyut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat, terpantau masih lesu. Hingga pekan pertama Februari, belum ada satu pun paket pekerjaan fisik yang tayang di sistem tender, sebuah kondisi yang kontras dengan daerah tetangga yang mulai tancap gas melaksanakan tender.
Fenomena “telat panas” ini kembali memicu kekhawatiran klasik: penumpukan proyek di akhir tahun yang berisiko pada pengerjaan fisik serampangan akibat dikejar tenggat.
Meja PBJ yang Masih Kosong
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Pangandaran Dede Heryanto mengonfirmasi mandeknya aktivitas tender tersebut. Hingga saat ini, belum ada dokumen perencanaan yang masuk ke meja kerja mereka untuk segera diproses.
”Belum ada (paket tender). Mungkin yang akan segera tayang itu pengerjaan di RSUD Pandega, seperti penyempurnaan gedung rawat inap dan laboratorium,” ujar Dede, Selasa 3 Februari 2026.
Meskipun sistem masih “nol”, Pemkab telah memetakan tujuh paket strategis yang menjadi prioritas. Beberapa di antaranya meliputi:
- RSUD Pandega: Penyempurnaan gedung dengan estimasi anggaran Rp10 miliar.
- Puskesmas Cimerak: Pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- Dinas Lingkungan Hidup: Pengadaan alat berat.
- Dinas Perhubungan: Pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
Dilema Pra-Kualifikasi dan Proyek Penunjukan Langsung
Dede menjelaskan, durasi tender tidaklah singkat, biasanya memakan waktu satu hingga 1,5 bulan karena tahapan administrasi yang ketat. Khusus untuk jasa konsultansi, penggunaan sistem pra-kualifikasi membuat waktu pengerjaan administrasi menjadi lebih panjang dibandingkan pengadaan barang biasa.
Di sisi lain, jumlah paket Penunjukan Langsung (PL) diprediksi akan mendominasi secara kuantitas. “Biasanya, jumlah kegiatan PL mencapai dua kali lipat dari jumlah tender. Nilainya kecil-kecil, tapi jumlahnya memang banyak,” ungkap Dede.
Dinas PU: Antara Perencanaan atau Lamban Start?
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUTRPRKP) yang biasanya menjadi penyumbang kegiatan terbanyak justru menjadi sorotan karena belum mengirimkan satu pun dokumen tender.
Sekretaris Dinas PU Pangandaran Kurnia menampik tudingan bahwa pihaknya lamban bekerja. Ia berdalih kondisi ini adalah bagian dari siklus perencanaan internal yang lumrah untuk melakukan mitigasi dan verifikasi.
”ini bukan keterlambatan. Biasanya memang seperti ini,” kata Kurnia. Ia menyebut status kesiapan proyek di dinasnya hanya proyek reguler (Rp1 M-Rp2 M). Puluhan kegiatan masih dalam tahap “penggodokan” internal.
Taruhan Kualitas di Kuartal Kedua
Dinas PU menjanjikan “keran” dokumen tender akan mulai dibuka pada medio Maret hingga April mendatang, dengan target seluruh dokumen masuk ke PBJ paling lambat akhir Juni 2026.
Namun, janji ini menyisakan tanda tanya besar mengenai integritas struktur bangunan. Dengan waktu pengerjaan yang semakin sempit, publik menanti apakah kualitas aspal dan beton akan tetap terjaga atau justru dikorbankan demi mengejar serapan anggaran. Pihak dinas mengklaim telah melakukan hitung-hitungan teknis agar durasi lelang tidak mengganggu kualitas fisik di lapangan.
Kini, bola panas ada di tangan dinas-dinas teknis. Masyarakat dapat memantau transparansi proses ini secara mandiri melalui laman LPSE dan SIRUP Kabupaten Pangandaran.
