PANGANDARAN, CEKBER.com – Mantan Bupati Pangandaran dua periode sekaligus tokoh masyarakat, Jeje Wiradinata, turun tangan memediasi polemik rencana penataan sistem parkir di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran. Langkah ini diambil menyusul adanya gelombang protes dari para pedagang dan pelaku wisata terkait kebijakan parkir tersentralisasi.
Pertemuan tersebut berlangsung gayeng di Rumah Makan Mina Family, kawasan Kampung Turis, Pangandaran pada Selasa malam, 17 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Jeje duduk bersama sejumlah pelaku usaha untuk mencari titik temu atas kebijakan yang tengah digodok Pemkab Pangandaran.
Solusi Kemacetan dan Berantas Pungli
Dalam keterangannya, Jeje menjelaskan, rencana pemerintah daerah menata sistem parkir bertujuan untuk mengurai kemacetan kronis yang kerap terjadi akibat kendaraan yang parkir di bahu jalan. Selain itu, parkir terpusat dirancang untuk menghapus praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini dikeluhkan wisatawan.
”Tujuannya baik, agar lalu lintas lancar dan wisatawan nyaman tanpa gangguan pungli. Namun, aspirasi pelaku usaha juga harus didengar agar kebijakan ini tidak menjadi beban bagi mereka,” ujar Jeje di sela-sela pertemuan.
Kekhawatiran Pedagang Kecil
Sebelumnya, kebijakan ini memicu keberatan yang disampaikan pedagang kepada Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami. Para pedagang mengeluhkan lokasi parkir tersentralisasi yang dianggap terlalu jauh dari titik lokasi berjualan.
Mereka khawatir jarak yang jauh akan menyurutkan niat wisatawan untuk mampir ke lapak-lapak lokal, yang pada akhirnya bisa mematikan omzet usaha kecil di sepanjang bibir pantai.
Jembatan Komunikasi: Berakhir Damai
Kehadiran Jeje dalam pertemuan tersebut berfungsi sebagai mediator. Ia memastikan, penataan wisata termasuk parkir terpusat tetap bisa terealisasi tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
Dialog tersebut berakhir dengan hasil positif atau happy ending. Setelah mendapatkan penjelasan mendalam mengenai skema teknis dan komitmen evaluasi, para pelaku usaha akhirnya menyatakan dapat memahami dan menerima rencana Pemkab.
”Saya berharap masyarakat mendukung kebijakan pemerintah demi kemajuan pariwisata kita bersama. Aturan ini tentu tidak bersifat permanen, akan terus dievaluasi dan disempurnakan di lapangan,” kata tokoh nelayan tersebut.
Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap stabilitas daerah, Jeje menyatakan kesiapannya untuk terus menjadi fasilitator dan jembatan komunikasi antara masyarakat dengan Pemkab Pangandaran.
