NADA sambung itu kini seringkali bisu. Pesan WhatsApp yang biasanya cepat berbalas atau setidaknya centang dua biru, kini hanya berakhir dengan centang satu abu-abu yang dingin. Foto profil yang tadinya menampilkan senyum wibawa dengan seragam dinas, mendadak berubah menjadi siluet kosong atau pemandangan alam abstrak.
Belakangan ini, ada fenomena menarik yang terjadi secara senyap namun masif di lorong-lorong birokrasi kita: sejumlah pejabat ramai-ramai mengganti nomor kontak seluler mereka.
Sekilas, ini tampak seperti urusan privat. Hak asasi setiap orang untuk mengganti nomor telepon. Namun, ketika pelakunya adalah pejabat publik dan dilakukan secara berjamaah di waktu yang berdekatan, tentu ini bukan lagi sekadar soal “ingin suasana baru”. Ada apa?
Sinyal “Lampu Kuning” Keuangan Daerah?
Dalam kacamata politik anggaran, hilangnya kontak para pengambil kebijakan seringkali berbanding lurus dengan kondisi kesehatan kas daerah. Sudah menjadi rahasia umum, saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedang “batuk-batuk” defisit, tunda bayar, atau gagal bayar, pejabat adalah pihak yang paling dicari.
Para kontraktor menagih termin proyek yang tak kunjung cair. Rekanan menanyakan kepastian. Di situasi seperti ini, mengganti nomor adalah “bunker” paling murah dan efektif. Ia menjadi tembok pertahanan untuk menghindari teror tagihan yang datang bertubi-tubi. Jika ini alasannya, maka ganti nomor bukan lagi privasi, melainkan indikasi ketidakmampuan mengelola ekspektasi dan kewajiban.
Musim Gugur Pasca-Rotasi
Alasan kedua biasanya lebih politis. Momentum rotasi, mutasi, atau pasca-Pilkada seringkali menjadi ajang “bersih-bersih” daftar kontak. Pejabat yang baru dilantik atau yang posisinya sedang goyah, merasa perlu menyaring siapa kawan dan siapa lawan.
Nomor lama dianggap terlalu “bising” dengan permintaan proposal, titipan jabatan, hingga lobi-lobi yang tak putus-putus. Dengan nomor baru, mereka menciptakan lingkaran eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang punya akses. Padahal, pejabat publik sejatinya adalah pelayan. Bagaimana mau melayani jika pintu komunikasinya saja digembok rapat?
Pejabat Bukan Agen Rahasia
Kita perlu mengingatkan kembali definisi dasar “Pejabat Publik”. Mereka digaji dari pajak rakyat. Fasilitas yang melekat pada mereka termasuk pulsa atau tunjangan komunikasi adalah uang negara.
Maka, menutup akses komunikasi secara sepihak adalah bentuk wanprestasi terhadap transparansi. Pejabat bukanlah agen intelijen yang harus hidup dalam bayang-bayang kerahasiaan. Keterbukaan akses adalah koentji (kunci) kepercayaan publik.
Ketika seorang pejabat memutus jalur komunikasi informal dengan konstituen atau mitranya, ia sedang membangun menara gading. Ia menjauhkan diri dari realitas lapangan.
Epilog: Lari dari Masalah
Mungkin benar, notifikasi yang berisik bisa memicu stres. Namun, lari dari masalah dengan mengganti nomor hanyalah solusi kosmetik. Masalah baik itu utang daerah, janji politik, atau tumpukan proposal tidak akan selesai hanya karena kartu SIM dipatahkan.
Bagi publik, fenomena ini mengirimkan pesan yang buruk: pemimpin mereka sedang tidak ingin diganggu, atau lebih parah lagi, sedang bersembunyi. Dan dalam politik, persepsi adalah segalanya. Ketika nomor Anda tidak bisa dihubungi, saat itulah kepercayaan rakyat mulai “di luar jangkauan”.
