PANGANDARAN, CEKBER.com – Pantai Pangandaran masih menjadi magnet utama pariwisata di Jawa Barat, terutama saat akhir pekan tiba. Namun, di balik pesonanya, kawasan ini tak kunjung lepas dari persoalan klasik: darurat tumpukan sampah.
Masalah ini seolah menjadi ironi yang terus berulang dan menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk tidak sekadar melakukan penanganan reaktif.
Beban ekologis pesisir Pangandaran tidak hanya berasal dari lonjakan volume sampah aktivitas wisatawan. Lebih dari itu, tumpukan sampah kiriman yang terbawa arus laut saat musim angin barat dan timur juga menjadi penyumbang signifikan.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin melontarkan kritik keras terkait lambannya penyelesaian masalah ini. Ia menegaskan, urusan sampah tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai upaya pembersihan saat limbah sudah menggunung di pesisir.
”Persoalan sampah ini bukan sekadar penanganan ketika limbah itu menumpuk, tetapi harus ada mitigasi sejak awal dan pengelolaan yang terintegrasi secara menyeluruh,” kata Asep, Kamis 28 Mei 2026.
Desakan Rencana Induk dan Anggaran Mandatori
Langkah strategis dan paling mendesak yang dituntut oleh legislatif adalah penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS). Asep mengingatkan, kerangka regulasi ini krusial untuk menuntaskan masalah dari hulu hingga ke hilir.
Lebih jauh, pemerintah pusat melalui instruksi presiden telah mewajibkan alokasi anggaran mandatori sebesar 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus untuk mengelola tata ruang sampah. Kebijakan ini dinilai semakin mendesak untuk segera dieksekusi oleh Pemkab Pangandaran.
Adopsi Teknologi Pembersih ala Labuan Bajo dan Kuta
Mengingat Pangandaran hidup dari detak pariwisata lautnya, sektor infrastruktur juga menjadi sorotan tajam. Pengadaan fasilitas modern tidak bisa lagi ditawar. Pemerintah daerah didorong untuk segera menghadirkan kapal pembersih sampah yang beroperasi khusus di perairan.
”Perahu pembersih seperti fasilitas yang telah sukses diterapkan di Labuan Bajo perlu diterapkan di Pangandaran juga, yang menurut saya sangat relevan,” ujar Asep.
Sementara itu, untuk penanganan di area bibir pantai, penyediaan sarana beach clean machine (mesin pembersih pesisir pantai) seperti yang beroperasi di kawasan Kuta, Bali, dinilai sangat mendesak agar estetika pantai tidak terus memudar.
Di samping intervensi pemerintah, DPRD juga mendesak kedisiplinan pelaku usaha wisata air. Armada perahu pesiar hingga banana boat diwajibkan menyediakan tempat sampah guna memutus kebiasaan buruk wisatawan membuang limbah langsung ke laut.
Tinggalkan Pola Klasik, Lirik Ekonomi Sirkular
Di tingkat akar rumput, DPRD mengkritik keras paradigma manajemen sampah yang ada. Pola usang “kumpul, angkut, buang” dinilai harus segera ditinggalkan. Asep mendesak adanya sistem pemilahan sampah yang teredukasi mulai dari tingkat desa, sehingga volume akhir bisa ditekan secara drastis.
Dengan pemilahan dari hulu, Asep berharap sistem ini berpeluang meraup nilai ekonomi. Ia mencontohkan kesuksesan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam mengelola sampah secara sirkular.
Melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sampah dapat dikonversi menjadi produk kerajinan atau Refuse Derived Fuel (RDF). Produk RDF ini memiliki nilai jual tinggi untuk dipasok sebagai bahan bakar alternatif ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pabrik semen, atau pabrik pupuk.
Pengawasan Ketat Tiga TPA Utama
Penyelesaian yang baik di sektor hulu tersebut mutlak harus sejalan dengan perbaikan di sektor hilir. Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pangandaran telah menetapkan tiga kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) utama, yakni:
- TPA Bojongsari, Kecamatan Padaherang
- TPA Purbahayu, Kecamatan Pangandaran
- TPA Cigugur, Kecamatan Cigugur
Terkait hal ini, Asep mewanti-wanti agar ketiga infrastruktur tersebut dikelola secara ketat dan profesional. Perhatian khusus diberikan mengenai larangan keras masuknya limbah medis ke area TPA guna mencegah potensi krisis kesehatan dan lingkungan di masa mendatang.
”Keseriusan penanganan dari hulu ke hilir diharapkan mampu menjaga keberlanjutan wisata di Pangandaran,” ucap Asep. ***
Tinggalkan Balasan