PANGANDARAN, CEKBER.com – Pintu ruang pertemuan di Laut Biru Resort Hotel itu tertutup rapat bagi kuli tinta, Sabtu 11 April 2026. Di dalamnya, para pejabat teras dari Kabupaten Pangandaran, Ciamis, hingga Kota Banjar tengah “berbisik” bersama Deputi Badan Gizi Nasional. Agendanya mentereng: evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah proyek mercusuar Presiden yang menelan anggaran triliunan rupiah.
Namun, alih-alih mendapatkan transparansi soal mitigasi keracunan makanan atau sengkarut limbah katering, para jurnalis justru hanya disuguhi punggung pejabat yang berlalu cepat.
Rapat “Gizi” yang Steril Media
Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengaudit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat kali ini memang terasa eksklusif. Panitia acara dengan sigap menyekat akses informasi. Zahra, sang narahubung kegiatan, hanya bisa melempar alasan klise: “Agenda internal.”
”Nanti hasilnya akan disampaikan melalui tim media pemerintah daerah masing-masing,” ujarnya, sembari memastikan tak ada satu pun kamera yang bisa mengintip ke dalam ruangan.
Padahal, transparansi dalam program ini bukan sekadar urusan administratif. Keamanan pangan bagi ribuan anak sekolah di Pangandaran dan sekitarnya kini tengah dipertaruhkan. Namun, di Laut Biru, substansi itu seolah dikunci rapat.
Pujian di Balik Kacamata Hitam
Puncak dari “operasi senyap” ini terjadi saat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami keluar dari ruang rapat. Mengenakan batik hijau senada dengan kerudungnya, ia melangkah lebar-lebar dengan mata tersembunyi di balik kacamata hitam.
Bukannya memberikan poin evaluasi atau kebijakan strategis pasca-pertemuan, Citra justru memilih jurus seribu langkah. Saat dicecar jurnalis mengenai rincian pengawasan gizi di wilayahnya, ia hanya melepas pernyataan singkat yang normatif, jika tak ingin disebut mengelak.
”Saya buru-buru ya. Pokoknya saya mendukung program Pak Presiden tentang makan bergizi gratis. Pokoknya luar biasa,” kata Citra sembari terus melaju menuju pintu keluar, meninggalkan tumpukan tanda tanya jurnalis yang masih haus akan penjelasan teknis.
Bagi banyak pihak, dukungan “luar biasa” yang disampaikan tanpa rincian akuntabilitas ini terasa hambar. Di tengah ambisi besar negara memberi makan rakyat, sikap irit bicara para pemangku kebijakan di daerah justru memberikan sinyal buruk: apakah program gizi ini memang sudah sehat, ataukah sedang mengalami “malnutrisi” transparansi?
Tinggalkan Balasan