BERITA PANGANDARAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menyatakan sikap untuk tetap menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian terkait isu hukum yang menyeret unit usaha MBA (MBAstack Limited Company).
Ketua DPD Golkar Pangandaran M. Taufik Martin menegaskan, partai tidak akan terburu-buru mengambil tindakan organisatoris sebelum ada kejelasan status hukum yang tetap.
”Kami tidak ingin Partai Golkar tercemar dengan hal-hal itu. Jadi, lebih elegan jika kita menunggu kabar dari pihak kepolisian mengenai status pidana atau perdatanya,” ujar Taufik Martin, saat ditemui usai rapat konsolidasi pengurus fungsionaris dan Pengurus Kecamatan (PK) se-Kabupaten Pangandaran, Selasa 10 Februari 2026.
Taufik mengklarifikasi bahwa operasional unit usaha MBA merupakan ranah personal dan tidak berkaitan dengan instruksi maupun kebijakan partai. Ia mengaku baru mengetahui adanya gejolak terkait persoalan tersebut, termasuk isu hambatan pencairan dana, menjelang rapat paripurna pada Kamis 5 Februari lalu.
Hingga saat ini, partai masih memantau perkembangan kasus yang disebut-sebut melibatkan beberapa nama kader. Seperti D, E dan Y.
Polemik Kader Golkar di Dapil 3
Selain persoalan MBA, rapat konsolidasi itu pun meluruskan kabar miring mengenai salah satu kader bernama Endjang Naffandy di Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Taufik membantah isu yang menyebut adanya keretakan koordinasi dan memastikan bahwa kader tersebut masih aktif menjalankan fungsi legislatifnya di DPRD, termasuk agenda reses dan konsolidasi konstituen.
Taufik menilai, polemik di Dapil 3 hanyalah masalah teknis koordinasi internal yang belum maksimal dalam beberapa kegiatan sebelumnya. Sebagai langkah penyelesaian, DPD Golkar menjadwalkan konsolidasi intensif bersama pengurus tingkat desa (PD) dan PK di wilayah tersebut pada 11 hingga 13 Februari mendatang.
Golkar Pangandaran berkomitmen untuk menjaga kondusivitas internal partai di tengah bergulirnya proses hukum di kepolisian. Taufik Martin berencana memanggil kembali pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut segera setelah pihak berwenang mengeluarkan status hukum resmi.
