PANGANDARAN, CEKBER.com – Kehadiran Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, kini tengah menjadi sorotan.
Kampus yang awalnya digadang-gadang mampu mendongkrak angka partisipasi kuliah warga lokal tersebut dinilai mulai melupakan komitmen awal pendiriannya.
Mantan Ketua DPRD Pangandaran Iwan M Ridwan menceritakan kembali awal mula perjuangan pendirian PSDKU Unpad pada 2016 lalu. Saat itu, usai pelantikan bupati dan wakil bupati definitif pertama, komunikasi intensif dilakukan antara Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan, dan Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata.
”Pak Aher (Ahmad Heryawan) memiliki visi agar kampus-kampus negeri tersebar di beberapa daerah. Seperti ITB di Cirebon dan Sukabumi. Alhamdulillah, Pangandaran kebagian Unpad, salah satu universitas ternama di Indonesia,” ujar Iwan, Ketua DPRD Pangandaran periode 2014-2019 saat diwawancarai, Kamis 25 Juni 2026.
Pengorbanan Anggaran Daerah
Iwan mencatat, demi menghadirkan Unpad di Pangandaran, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, pada awal pendirian, seluruh biaya operasional dan fasilitas ditanggung penuh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran.
Selain menyediakan lahan sekitar 20 hektare di Desa Cintaratu, Pemkab Pangandaran juga merehabilitasi total eks bangunan SD N 1 Cikembulan, yang kini menjadi Kantor KPU untuk ruang perkuliahan.
”Mulai dari sekat dinding, AC, hingga mebeler dianggarkan dari APBD. Bahkan jalan aksesnya pun kami aspal,” tutur Iwan mengingat masa kepemimpinannya di parlemen daerah.
Tak hanya itu, karena Unpad mewajibkan mahasiswa angkatan pertama berasrama sementara fasilitas belum siap, Pemkab menyewa Hotel Sinar Rahayu untuk menampung 103 mahasiswa pada Agustus 2016. Seluruh biaya penginapan, logistik, hingga transportasi kuliah ditanggung oleh Pemkab sebelum akhirnya dipindahkan ke Asrama Bani Husein.
Bahkan, kebijakan anggaran saat itu menetapkan bahwa 50 persen biaya kuliah mahasiswa asal Pangandaran disubsidi langsung oleh pemerintah daerah.
Komitmen Kuota Lokal yang Meredup
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, pada awal pendirian, Bupati Jeje Wiradinata dan Rektor Unpad saat itu, Prof Dr med Tri Hanggono Achmad dr, menyepakati agar minimal 50 persen kuota mahasiswa PSDKU diperuntukkan bagi warga lokal Pangandaran. Kesepakatan ini juga diamini oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Kompensasinya, jika nilai batas minimal kelulusan terpenuhi, warga Pangandaran wajib didahulukan dalam proses seleksi.
”Pak Jeje saat itu menegaskan, kita jangan hanya jadi penonton atau sekadar ketempatan kampus saja. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh anak-anak Pangandaran,” ucapnya.
Namun dalam perjalanannya, jaminan proteksi bagi mahasiswa lokal tersebut mulai mendapat kendala. Kerikil pertama muncul saat terjadi pergantian kepemimpinan ke Prof Dr Rina Indiastuti SE MSIE, yang menjabat sebagai Rektor Unpad sejak 2019. Kebijakan kuota lokal sempat tersendat dan mengundang kekhawatiran Pemkab Pangandaran.
”Pak Jeje Wiradinata harus turun tangan langsung dan melayangkan protes keras ke pihak rektorat saat itu agar kesepakatan awal tidak menguap. Alhamdulillah setelah bertemu dan menjelaskan, akhirnya dikabulkan lagi, dan perjanjian tersebut berjalan lagi,” ujar Iwan mengenang dinamika tersebut.
Tantangan di Era Baru
Meski sempat terselamatkan lewat diplomasi ketat di era sebelumnya, benteng proteksi bagi mahasiswa lokal kini menghadapi tembok yang lebih tebal. Tantangan terbesar dirasakan pasca-suksesi kepemimpinan Unpad ke tangan Rektor baru, Prof dr Arief Sjamsulaksan Kartasasmita SpM(K) MKes PhD, yang menjabat untuk periode 2024 hingga 2029.
Komitmen kuota lokal tersebut kini dinilai kembali diabaikan. Unpad memperlakukan calon mahasiswa asal Pangandaran sama persis dengan calon mahasiswa dari luar daerah tanpa ada kekhususan geografis. Akibatnya, jumlah mahasiswa asli Pangandaran yang diterima merosot tajam, hingga disebut hanya berkisar 5 sampai 10 orang per tahun.
Desakan untuk Pemkab Pangandaran
Kritik keras kini diarahkan kepada Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami. Pemkab Pangandaran saat ini dinilai kurang mengawal sejarah perjuangan dan besarnya investasi anggaran yang telah dikeluarkan masyarakat untuk kehadiran Unpad.
”Kampus itu ada di tanah kita, dan dibangun lewat pengorbanan APBD yang luar biasa. Mestinya Bupati Citra paham sejarah ini. Kalau tidak tahu, tanyakan kepada para pelaku sejarah yang masih hidup. Ada Pak Jeje, Pak Surman (eks Kadisdik), Pak Agus Nurdin (PJ Sekda), Pak Usep, atau Pak Iyus (eks Kabid Mutendik),” tegas Iwan.
Ia mendesak Bupati Citra Pitriyami untuk segera melakukan langkah lobi kedinasan yang kuat dengan rektorat Unpad yang sekarang guna menghidupkan kembali kesepakatan kuota minimal bagi warga lokal.
”Tujuannya jelas, agar lulusan S1 warga Pangandaran meningkat secara signifikan. Sayang sekali kalau aset masyarakat ini tidak bisa dinikmati oleh anak-anak kita sendiri,” kata Iwan. ***
Tinggalkan Balasan