cekber.com Jakarta – Politikus PDIP Chico Hakim menyatakan partai-partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud solid menyokong usulan pengajuan hak angket oleh DPR tentang dugaan kecurangan pemilu, termasuk PPP.
“PDIP juga PPP maupun partai lain yang digunakan berada di area koalisi solid di menghadapi ini,” ujar Chico ketika dihubungi melalui instruksi WhatsApp, Ahad, 25 Februari 2024.
Chico menilai bila ada pernyataan lain dari partai bertanda gambar kakbah, itu tak mewakili pengumuman partai secara keselurugan. Dia menilai PPP membantu usulan yang tersebut pertama kali disampaikan oleh calon presiden Ganjar Pranowo itu.
“Kalaupun memang sebenarnya ada komentar dari satu orang yang mengungkapkan terkait dengan keengganan untuk menggulirkan hak angket, itu tidak ada mewakili PPP,” ujar Chico.
Sebelumnya, PPP menyatakan belum mengurusi wacana hak angket yang mana digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Ketua DPP PPP Area Organisasi, Kaderisasi lalu Keanggotaan Achmad Baidowi mengatakan, ketika ini partainya masih fokus pada perhitungan kata-kata untuk lolos ke ambang batas parlemen.
“Kita masih kawal penghitungan pernyataan dalam lapangan. Jadi kita masih belum fokus ke sana (penggunaan hak angket), fokus kita mengawal rekapitulasi pernyataan dikarenakan kita ingin lolos ke parlemen,” kata Baidowi pada waktu dihubungi pada Jumat, 23 Febuari 2024.
Sebelumnya, calon presiden Ganjar Pranowo pertama kali menggerakkan partai pendukungnya untuk menggunakan hak angket. Eks Gubernur Jawa Tengah ini menilai dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Partai Keadilan sejahtera yang digunakan tergabung di Koalisi Perubahan pengusung Calon Presiden Anies Baswedan telah menyatakan dukungan pada Kamis malam, 22 Februari 2024.
Namun usul Ganjar yang disebutkan ditolak oleh partai kebijakan pemerintah pengusung pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, salah satunya Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku tambahan tertarik menyokong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penyelenggaraan hak angket.
“Saya justru lebih lanjut tertarik, pasca-Pemilu 2024 setelahnya kita mengetahui pertempuran urusan politik itu menyisakan orang yang digunakan kecewa, orang marah yang mana belum dapat mencapai targetnya, serta ketika yang mana baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa juga itu harus kita tunjukkan secara genuine,” ujar AHY di tempat Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2024.
Pilihan Editor: Beda Sikap Pakar Hukum Tata Negara Soal Hak Angket, dari Jimly Asshiddiqie hingga Mahfud Md
Sumber: Tempo
