PANGANDARAN, CEKBER.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan sinyal hijau atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kendati mendukung kelanjutan pembahasannya, partai moncong putih itu memberikan sederet catatan kritis, mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal hingga evaluasi pemerataan ekonomi pariwisata.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas penjelasan Bupati Pangandaran di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis 30 Juli 2026.
Rapat paripurna tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Agus Nurdin, hingga jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat se-Kabupaten Pangandaran.
Dalam interpelasi politiknya, Ngisom menggarisbawahi tantangan kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas dalam menyongsong APBD 2027. Ia mendesak agar penyusunan anggaran tidak hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan hasil dari evaluasi objektif atas kinerja APBD tahun-tahun sebelumnya.
”Di tengah tantangan kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas, penyusunan KUA dan PPAS 2027 harus mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat,” tegas Ngisom.
Ia menambahkan, program-program daerah yang belum memberikan dampak nyata wajib dievaluasi total. Sebaliknya, program yang terbukti produktif harus diperkuat alokasinya. Menurut Ngisom, setiap rupiah yang dibelanjakan daerah harus berorientasi hasil (outcome-based) dan mengutip kaidah fikh pemerintahan: tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah (setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat).
Sektor Pariwisata dan Keberadaan Warga Lokal
Arah kebijakan APBD 2027 Pangandaran sendiri dititikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan pertanian, perikanan, UMKM, hingga industri kreatif.
Menanggapi hal tersebut, Fraksi PDIP menyoroti pentingnya keadilan distribusi ekonomi dari megasektor pariwisata Pangandaran. Mengapresiasi Anugerah Kabar Priangan 2026 yang diterima Bupati Citra Pitriyami atas penataan kawasan wisata, PDIP mengingatkan agar lonjakan pendapatan sektor ini tidak mengabaikan masyarakat bawah.
”Pengelolaan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi harus mampu mendorong pemerataan manfaat ekonomi. Penataan kawasan harus memberi ruang lebih besar bagi UMKM, pedagang kecil, nelayan, dan warga lokal,” ujar Ngisom.
Catatan Pelantikan Sekda dan Perlindungan Anak
Selain persoalan postur anggaran, Fraksi PDIP memanfaatkan panggung paripurna untuk menyampaikan dua poin strategis lainnya:
Amanah Sekda Baru: Memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Agus Nurdin sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran pada 3 Juli 2026. Sekda baru diharapkan menjadi jembatan eksekusi yang kuat antara visi kepala daerah dengan kinerja birokrasi yang adaptif.
Alokasi Anggaran Anak: Menyambut Hari Anak Nasional (23 Juli), PDIP mendorong agar APBD 2027 memberikan porsi anggaran yang nyata untuk perlindungan anak, peningkatan mutu pendidikan, pencegahan kekerasan anak, dan penguatan ketahanan keluarga.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi PDIP menyatakan menerima dan siap mengawal pembahasan KUA-PPAS TA 2027 bersama pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi melahirkan APBD yang berkeadilan dan tepat sasaran.
Tinggalkan Balasan